Pakar Hukum UII Saksi Ahli Kasus Kopi Sianida Beri Kesaksian di Kasus Caleg Libatkan Anak Berkampanye

Mudzakkir diketahui adalah pakar hukum pidana yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam kasus 'kopi sianida', kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kasus-kasus besar lainnya.

Dalam keterangannya, Mudzakkir menyebut, ada beberapa catatan terkait dugaan pelibatan anak-anak dalam kampanye. Terdakwa tidak terbukti melakukan kampanye dengan melibatkan anak-anak.

"Dalam kasus ini ada seorang anak yang meng-upload ajakan untuk memilih orangtuanya, kemudian di-upload di akun HP ayahnya, tanpa sepengetahuan oleh ayahnya," kata Mudzakkir, usai beri kesaksian, pada Kamis (25/1/2024).

"Pertanyaannya ayahnya yang sebagai calon anggota legislatif itu bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak?" kata Dosen UII.

Mudzakkir menuturkan, anak tersebut belum memiliki hak untuk memilih sehingga tidak berhak juga untuk kampanye. Hal itu terungkap dalam sidang dengan agenda mendengarkan saksi ahli ini.

Sidang yang menghadirkan Mudzakkir ini berjalan hingga larut malam.

"Meski akun tersebut masuk akun yang didaftarkan ke KPU, tapi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan," kata Mudzakkir.

Ia mengatakan, unsur pidana yang melibatkan anak dalam pemilu adalah kegiatan kegiatan kampanye. Dalam kasus ini, MA tidak sedang melakukan kegiatan kampanye.

"Unsurnya adalah dalam kegiatan kampanye, lha pada saat anaknya meng-upload yang bersangkutan tidak dalam kegiatan kampanye," kata Mudzakkir.

Mudzakkir mengatakan, anaknya harus bertanggung jawab sendiri dan tidak bisa melibatkan orangtuanya.

"Sehingga dengan demikian anaknya bertanggung jawab sendiri tidak bisa dibebankan kepada orangtua," kata Mudzakkir.

Diberitakan sebelumnya, seorang calon legislatif (caleg) di Kabupaten Purworejo ditetapkan telah sebagai tersangka.

Yang bersangkutan diduga melakukan kampanye yang melibatkan anak-anak di bawah umur dan diunggah di akun media sosial miliknya.

Video kampanye berdurasi 20 detik itu diunggah di akun TikTok yang bersangkutan. Hal tersebut kemudian ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo.