Pengamat Undip: Jokowi Panik hingga Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman menyebut, sikap Presiden Jokowi blak-blakan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran lantaran survei paslon 02 itu tidak aman.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran santer menyuarakan pemilu presiden satu putaran karena paslon 02 menang.

Namun belakangan survei Litbang "Kompas" Desember 2023 mencatat paslon 02 baru menguasai 39,3 persen suara pemilih. Angka ini cukup jauh dari 50 persen untuk menang dalam satu putaran.

"Memang nampaknya ini semua terjadi ketika harapan untuk satu putaran itu sulit untuk terjadi," tutur Wahid melalui sambungan telepon, Kamis (25/1/2024).

Melihat situasi dan perkembangan survei yang terjadi, akhirnya Jokowi turun tangan terang-terangan menyatakan presiden memiliki hak untuk mendukung paslon tertentu.

Hal ini dinilai untuk menyelamatkan putra sulungnya agar dapat menang dalam satu putaran pemilu presiden 2024.

"Maka dengan waktu yang singkat (dengan hari pencoblosan 14 Februari) coba dimaksimalkan apapun yang bisa dilakukan. Karena melihat hasil survei nampaknya juga masih kecenderungannya dua putaran," terangnya.

Pasalnya, meski secara lisan mengatakan tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, faktanya terkadang berbeda.

"Menurut saya berbahaya. Karena kita akan sulit melihat apakah ini dalam konteks presiden atau 'tim pemenangan anaknya' dan tentu aksesnya jadi sangat tidak bagus, apalagi berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara," lanjut Wahid.

Apalagi belakangan saat melakukan kunjungan kerja di Salatiga, muncul gestur tangan berpose angka dua dari dalam mobil presiden.

Belum lagi bansos yang disebut oleh Mendag Zulhas sebagai kemurahan hati Jokowi, hingga munculnya paket beras bulog yang dibagikan untuk warga ditempel stiker Prabowo-Gibran.

Melihat pernyataan dukungan Jokowi, dan besarnya koalisi Indonesia Maju dengan sokongan sederet menteri dalam TKN Prabowo-Gibran, Wahid meragukan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya.

"Di sana bukannya pesimis, tapi kemudian Bawaslu tidak akan bisa memaksimalkan tekanannya. Tinggal bagaimana kita berharap pada pengawasan masyarakat, ini menjadi penting," tegasnya.

Apalagi bila melihat beberapa kecenderungan dari potensi dugaan pelanggaran kampanye selama ini, Bawaslu belum maksimal.

Bahkan Bawaslu sempat dituntut secara hukum oleh TKN paslon 02 usai memberi peringatan saat berkampanye di Batam.

"Apalagi kalau nanti (pelanggaran) dilakukan oleh presiden. Saya pesimis kalau itu bisa ditindak dengan adil," tandasnya.