Soroti Debat Cawapres, Aktivis Lingkungan: Kalau Berani, Cabut UU Cipta Kerja

LAMPUNG, KOMPAS.com - Aktivis lingkungan menyebut debat keempat calon wakil presiden (cawapres) belum menggambarkan komitmen yang kuat untuk isu lingkungan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan, para cawapres seolah lupa bahwa mereka berada di lingkaran rezim yang sama.

Sehingga, ketika muncul saling kritik, hal itu seakan mencoret wajah masing-masing dengan spidol yang sama.

Irfan mengatakan, konflik sosial terkait hak rakyat atas tanah dan sumber daya tidak akan pernah usai jika pembangunan tidak berjalanan secara berkelanjutan.

Dia menyentil program Nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa awal pemerintahannya.

"Sebanyak 9,1 juta hektar lahan yang akan menjadi tanah objek Reforma Agraria. Lalu 12,7 juta hektar kawasan hutan yang akan dilegalisasi buat masyarakat. Tapi, ternyata capaiannya sangat minim,” katanya saat dihubungi, Senin (22/1/2024) pagi.

Kemudian Irfan juga menyoroti inkonsistensi para cawapres atas isu lingkungan itu yakni terkait masyarakat adat.

"RUU Masyarakat Adat telah masuk dalam program legislasi nasional sekitar tahun 2007. Faktanya, sampai hari ini tidak pernah ketuk palu,” tutur dia.

Irfan menambahkan, hal berbeda sangat terlihat saat pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja yang disebut sangat tidak berpihak pada rakyat.

"Kalau berani, saat mereka (capres-cawapres) terpilih, hapus UU Cipta Kerja. Undang-undang ini biang kerok pengelolaan lingkungan hidup," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Lampung, Febrilia Ekawati mengatakan, visi misi yang disampaikan ketiga cawapres dalam acara debat tidak menggambarkan komitmen yang kuat terhadap isi lingkungan.

“Bagaimana solusi atau strategi mereka untuk lima tahun ke depan tidak tergambarkan karena yang ada hanyalah investasi-investasi saja," katanya.

Febri bahkan berpendapat, di balik ketiga paslon itu berdiri oknum-oknum perusak lingkungan.

"Siapapun yang jadi pasti akan membela korporasi,” pungkasnya.