Lebih Ambisius dari Nasional, KPU Jateng Targetkan Partisipasi Pemilih 81 Persen

SEMARANG, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mematok target partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 dengan angka yang lebih ambisius dari target pusat.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi, Paulus Widiyantoro mengatakan, target nasional yakni 79,5 persen, sedangkan Jateng 81 persen.

“Kalau kita masih pakai target nasional yaitu 79,5 persen. Tetapi kalau di Jawa Tengah, minimal kita mempertahankan yang dulu, 81 persen minimal,” ujar Paulus saat ditemui langsung di Kantor KPU Jateng, Selasa (16/1/2024).

Demi mewujudkan terget itu, KPU Jateng terus melayani masyarakat yang hendak melakukan pindah pemilih Pemilu 2024 dalam dua tahapan.

Adapun tahapan pertama telah berakhir pada Senin (15/1/2024) pukul 23.59 WIB.

Tahap ini diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa, pemilih pindah domisili, pekerja perantau, hingga mereka yang menjalani rehabilitas narkoba dan penyandang disabilitas.

Antisipasi bencana alam

Sementara, pindah pemilih tahap kedua akan berlangsung dari 16 Januari 2024 hingga 7 Februari 2024. Namun alasan pindah pemilih tahap kedua hanya bergantung pada empat kondisi.

“Pindah pemilih (tahap kedua) itu hanya ada empat kategori, yaitu penugasan kerja, sakit, bencana alam, dan dalam tahanan atau rutan. Selain empat itu sudah tidak bisa. Jadi yang lain seperti kuliah itu sudah dibatasi ya,” terangnya.

Kemudian khusus bencana alam, pihaknya telah mengantisipasi sejumlah wilayah di Jateng yang berisiko rawan bencana.

Dalam hal ini, pihaknya telah menggandeng BPBD Jateng dan Kabupaten/Kota.

“Bencana alam itu kan harus mengungsi, yang kita antisipasi di Jawa Tengah itu ada kawasan Merapi seperti Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten. Kita perintahkan KPU kabupaten tersebut untuk berkoordinasi dengan BPBD, kira-kira titik mana yang akan terkena dampak dan titik pengungsiannya di mana,” jelas Paulus.

Kendati demikian, pihaknya berharap tidak terjadi bencana alam sehingga pencoblosan bisa berlangsung lancar.

“Semoga tidak terjadi bencana di wilayah Merapi. Kita juga mengantisipasi yang langganan banjir dan yang ada pengungsian,” tandasnya.