Ada 1,8 Juta Pemilih di Sultra, Pj Gubernur Minta Pemda Pastikan Kesiapan Pemilu 2024

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menekankan peran penting pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahapan Pemilu Menuju Hari Pemungutan Suara di Hotel Claro, Kendari, Senin (15/1/2024).

Rakor lintas sektoral itu diikuti Ketua DPRD Provinsi Sultra, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) tingkat I, bupati/wali kota, kepala kepolisian resor (kapolres), komandan komando distrik militer (dandim), ketua KPU, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masing-masing kabupaten/kota se-Sultra, serta stakeholder terkait.

“Pastikan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan harapan dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, kondusif, dan tanpa cela," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (16/1/2024).

Andap menjelaskan, jumlah peserta wajib pilih di Sultra sebanyak 1.867.931 orang, dengan 931.298 merupakan pemilih laki-laki dan 936.633 lainnya pemilih perempuan. 

"Pastikan seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman tanpa tekanan dari pihak manapun dan terjaga kerahasiaannya," tegasnya.

Dia berharap, semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan terdapat partisipasi aktif dari masyarakat.

Andap juga mengimbau penyelenggara untuk memenuhi prinsip-prinsip, seperti jujur, adil dan berintegritas, tertib, profesional, dan akuntabel pada setiap tahapan.

Dia menyebutkan, hal itu didasari Pasal 434 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami memiliki enam tugas utama, yakni penugasan personel, penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), sosialisasi UU Pemilu, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih, kelancaran transportasi pengiriman logistik pemilu, dan pemantauan kelancaran pemilu," ungkapnya.

Andap juga menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemkot) yang belum melaksanakan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melakukan percepatan.

Dari 17 kabupaten/kota di Sultra, hanya satu kabupaten yang telah melaksanakan kerja sama dengan BPJS, yakni Kabupaten Kolaka. 

“Atensi bagi kabupaten/kota lainnya untuk melakukan percepatan kerja sama mengingat 29 hari lagi pelaksanaan pemilu akan terselenggara," terangnya.

Adapun rakor tersebut digelar untuk memastikan seluruh kesiapan tahapan Pemilu 2024 di Sultra yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Andap berharap, rakor itu dapat menghasilkan kesepakatan konkret dan solutif untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2014 di Sultra. 

"Mari bersama-sama kita wujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan memberikan manfaat terbaik bagi rakyat Sultra," tuturnya.