Iran Ajak Kota Semarang Kerja Sama Soal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Islam Iran Ensieh Khazali mengaku tertarik dengan berbagai program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, khususnya dalam penanganan stunting dan pemberdayaan perempuan. 

Untuk itu, pihaknya menginginkan adanya perjanjian sister city (kota kembar) dengan Pemkot Semarang dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, perjanjian kerja sama sister city tersebut merupakan turunan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Pemerintah Iran dengan Pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan itu dalam acara dialog dengan Wapres Ensieh di Jakarta belum lama ini.

Walkot yang akrab disapa Mbak Ita tersebut mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Ensieh untuk mengenalkan potensi Kota Semarang, baik dari kondisi demografis maupun program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Pada saat diskusi itu kan ditanya terkait dengan luasnya Kota Semarang, berapa jumlah penduduknya, perempuannya berapa, kemudian kemarin kami sudah menyampaikan banyak program terkait perempuan dan anak,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (8/1/2023).

Beberapa program Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terbukti menambah ketertarikan Ensieh untuk menjadikan Kota Semarang sebagai sister city.

Beberapa program itu, seperti Rumah Duta Revolusi Mental untuk penanganan kekerasan perempuan dan perlindungan anak serta Rumah Pelita untuk penanganan stunting.

Mbak Ita juga mengenalkan program pemberdayaan perempuan, kerajinan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dikerjakan perempuan.

Melihat ketertarikan Wapres Iran, Pemkot Semarang akan menindaklanjuti kerja sama dengan melakukan penandatanganan sister city di Kota Yazd, Iran. 

“Wapres tertarik, akhirnya akan dilakukan penandatanganan sister city di Kota Yazd. Pemkot Semarang diminta mengirimkan profile dari Kota Semarang, khususnya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” jelasnya. 

Adapun, perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menunjuk kota di Indonesia sebagai sister city.

“Kementerian PPPA sudah tanda tangan MoU dengan pemerintah Iran. Kemudian, hadir wapres urusan perempuan Iran yang menunjuk kota untuk dijadikan sister city,” ujarnya.