Wilayah Selatan Kabupaten Nagekeo NTT Rawan Pergerakan Tanah

NAGEKEO, KOMPAS.com - Badan Geologi Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi Gerakan Tanah (PGAMBGT) Nusa Tenggara menemukan sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang rawan terjadi pergerakan tanah.

Hal ini terungkap setelah PGAMBGT memantau pergerakan tanah di wilayah Kabupaten Nagekeo. Survei penyelidikan gerakan tanah itu dilakukan untuk memetakan kawasan rawan bencana (KRB).

“Peta zona kerentanan itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan tata ruang,” ujar Kepala PGAMBGT Nusa Tenggara, Zakarias Dedu Ghele Raja saat Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi di Mbay, Kamis (21/12/2023).

Zakarias menerangkan, hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa wilayah selatan Kabupaten Nagekeo merupakan daerah dengan titik kerawanan tinggi.

Tepatnya, di daerah Pusu, Kecamatan Mauponggo, paling banyak titik pergerakan tanah. Lalu wilayah Ngera, wilayah Kecamatan Keo Tengah dan sebagian wilayah Kecamatan Nangaroro.

Menurutnya, faktor penyebab pergerakan tanah akibat curah hujan tinggi, bebatuan yang lapuk, dan kemiringan lereng ekstrem.

“Gerakan tanah itu terjadi karena gaya penahan lebih kecil dari pendorong. Beban gaya pendorong tinggi karena faktor hujan. Sehingga, daerah itu masuk dalam kategori pergerakan tanah jatuhan atau robohan dan aliran bahan rombakan,” jelasnya.

Zakarias menerangkan, struktur tanah di wilayah itu berbeda dengan wilayah Nagekeo bagian utara yang lebih kuat.

Proses pemantauan pergerakan tanah dilakukan dengan cara pendataan lokasi longsor, data daerah yang rawan, potensi daerah, penyelidikan struktur tanah ilmiah, dan pemetaan.

Meski begitu, demikian Zakarias, masyarakat juga dapat memantau ciri pergerakan tanah setiap hari dengan cara mudah dan sederhana sebagai antisipasi ancaman bencana secara dini.

Misalnya, mengikat tali di pohon bagian hulu dan pohon lainnya di hilir. Bila tali yang diikat itu dari hari ke hari semakin kencang maka terjadi pergerakan tanah.

“Nah, kalau sudah terjadi begitu maka segera menyampaikan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan,” kata Zakarias.