Menyorot Konflik dan HAM di Papua dalam Debat Capres Pertama

Moderator mempertanyakan strategi para capres untuk menyelesaikan persoalan HAM dan konflik di Papua secara komprehensif.

Disebutkan pula bahwa beberapa tahun terakhir tren kekerasan meningkat di Papua, sementara masalah keadilan dan HAM belum terselesaikan.

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa konflik Papua adalah persoalan yang rumit.

"Masalah di Papua adalah rumit, karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Kita sudah ikuti cukup lama, kita lihat ada campur tangan asing, kita lihat kekuatan tertentu ingin indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu, masalah HAM harus kita utamakan dan (kita) harus lindungi seluruh rakyat Papua," kata Prabowo dalam debat capres, Selasa malam.

Menurut Prabowo kelompok teroris menyerang orang Papua sendiri. Ada sejumlah perempuan, anak kecil yang mendapatkan teror dari kelompok separaris.

"Rencana saya, pertama menegakkan hukum, memperkuat aparat di situ dan mempercepat pembangunan ekonomi. Presiden Jokowi adalah presiden di Indonesia yang paling banyak ke Papua," kata Prabowo.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa dialog menjadi sesuatu yang penting dalam penyelesaian persoalan. 

"Agar seluruh kelompok di sana duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu," ungkap Ganjar.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkap masih ada pandangan berbeda-beda mengenai konflik Papua. Ada yang mengganggap hal tersebut kriminalitas, separatisme, dan terorisme.

"Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di Tanah Papua. Atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi harus diselesaikan secara tuntas, kedua mencegah terjadinya pengulangan, melakukan dialog dengan semua," kata Anies.

Prabowo kembali menanggapi bahwa persoalan konflik di Papua menjadi tak sederhana lantaran ada sejumlah faktor-faktor lain seperti geopolitik, ideologi, dan lainnya.

Pandangan sosiolog

Sosiolog Papua dari Universitas Cenderawasih (Uncen), Ave Lefaan mengungkapkan persoalan Hak Asasi Manusia dan konflik di Papua sudah lama terjadi dan belum terselesaikan.

Namun menurutnya, baru kali ini persoalan tersebut mengemuka dalam debat Capres.

Guru Besar Sosiologi tersebut menilai, pendekatan tanpa kekerasan adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum cukup maksimal. Sebab konflik bersenjata masih terus terjadi.

“Dengan pendekatan tanpa kekerasan dan mau menerima apa yang dibutuhkan orang Papua selama ini, maka persoalan Papua bisa terselesaikan,” katanya kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Dia menyarankan, agar persoalan Papua diselesaikan secara bersamaan. Mulai dari dialog, penegakan keadilan, dan pembangunan ekonomi di tanah Papua.

“Dialog utama, keadilan harus ditegakkan, kebijakan keamanan perlu dilakukan dengan cara soft approach atau pendekatan kesejahteraan,” ungkap Ave.

“Dengan adanya otonomi khusus (otsus) harus dapat memberikan prioritas dan perhatian serius kepada masyarakat Papua, sehingga mereka merasakan dampak dan pehatian pemerintah secara langsung melalui anggaran otonomi khusus,” harapnya.

Tak hanya itu, kehadiran provinsi baru di Papua diharapkan mampu menjadi salah satu jalan penyelesaian dari ketimpangan.

“Kami berharap juga kehadiran DOB ini menjadi solusi ke depannya, sehingga presiden terpilih nanti dengan mudah membangun Papua melalui provinsi baru yang telah dibentuk tersebut,” katanya.

Ave meminta, persoalan tersebut tak hanya mencuat pada saat debat Pilpres, namun menjadi komitmen yang benar-benar dilaksanakan.

“Ini yang dibicarakan, sebab isu Papua yang dibahas dalam debat capres tahun ini harus benar-benar direalisasikan oleh capres yang akan terpilih menjadi presiden,” ujarnya.