BKSDA Sumbar Diduga Lalai Sebabkan 23 Pendaki Meninggal Akibat Erupsi Gunung Marapi

KOMPAS.com - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (Sumbar) diduga lalai yang mengakibatkan 75 pendaki jadi korban erupsi Gunung Marapi.

Polda Sumbar sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan kelalaian pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi dengan memanggil sejumlah pihak.

"Benar. Sedang kita selidiki dugaan kelalaian pengelola TWA Gunung Marapi yang sebabkan 23 orang meninggal dunia. Satu di antaranya adalah anggota kita," kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan yang dihubungi Kompas.com, Kamis (7/12/2023).

Diduga lalai terhadap imbauan PVMBG

Menurut Dwi, pihaknya akan memanggil BKSDA Sumbar untuk dimintai keterangan terkait kasus itu.

"Kita minta keterangan terkait seperti SOP serta hal-hal lain yang berkaitan dengan dugaan kelalaian itu. Nanti baru kita ketahui apakah ada unsur pidana kelalaian atau tidak," jelas Dwi.

Dwi menyebutkan, PVMBG telah mengeluarkan imbauan terkait Gunung Marapi yang berada di level II Waspada sehingga warga harus menjauh dari radius 3 kilometer dari kawah.

"Kalau itu diperbolehkan, tentu ada SOP nya. Nah, itu yang akan kita lihat nanti ya," jelas Dwi.

SOP diduga tidak sesuai standar PVMBG

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan kelalaian ini karena diduga telah terjadi potensi maladministrasi dengan pembukaan jalur pendakian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi Sumatera Barat.

Hal ini melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian TWA. Gunung Marapi yang disusun Balai BKSDA Sumatera Barat, tidak sesuai dengan standar Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat gunung Marapi status waspada atau level II.

Serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami.

"Harusnya dalam SOP, masyarakat sekitar tidak boleh berada dalam radius 3 kilometer dari kawah Gunung Marapi. Justru SOP yang disusun BKSDA hanya melarang orang berkemah disekitar puncak, bukan dilarang mendekat, tapi dilarang berkemah," ujar Adel Wahidin dilansir dari Tribunnews.com, Jumat (8/12/2023).

Adel Wahidi menilai sebenarnya SOP yang disusun BKSDA Sumbar itu telah bagus. Namun sepertinya verifikasi penerapan SOP oleh pendaki tidak dilakukan secara benar.

Menurutnya, harusnya sebelum pendaki diizinkan mendaki Gunung Marapi, diperiksa dulu perlengkapan keamananannya sesuai SOP yang disusun.

"Pendaki misalnya tidak safety, itu dia tidak boleh naik, harus disuruh melengkapi perlengkapannya dulu, itu sepertinya penerapan SOP itu tidak diverifikasi sebelum pendaki naik," ujarnya.

Untuk itu, kata Adel, Ombudsman akan menggunakan kewenangan, dengan melakukan investigasi ke lapangan, untuk memastikan potensi dugaan maladministrasi tersebut.

Termasuk nantinya berupa pemanggilan atau pemeriksaan BKSDA Sumbar.

"Beberapa kelompok masyarakat sudah berkonsultasi untuk melapor, meskipun begitu karena sudah menjadi atensi publik, kami tidak menunggu dulu laporan masyarakat lengkap, kami akan menggunakan kewenangan kami untuk menginvestigasi potensi maladministrasi tanpa menunggu pelaporan masyarakat," ujar Adel.

Tanggapan BKSDA Sumbar

Pelaksana Harian Kepala BKSDA Sumbar, Dian Indriati menyebutkan, pendakian dibuka setelah mendapat dukungan dari seluruh stakeholder.

"Pendakian kita buka baru pada Juli 2023 lalu setelah mendapat dukungan dari Pemda Agam, Pemda Tanah Datar, dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, BPBD Tanah Datar, Basarnas, Wali Nagari Batu palano, Aia Angek, dan Koto Baru," kata Dian.

Menurut Dian, BKSDA Sumbar juga telah memiliki prosedur pendakian dengan batasan-batasan tertentu.

"Misal melakukan pendakian pada siang hari, tidak boleh mendekati kawah, minimal dalam melakukan pendakian berjumlah 3 orang dan sebagainya," jelas Dian.

Untuk tanggap darurat terdapat posko siaga Nagari, rambu-rambu di jalur pendakian dan asuransi. Dian mengatakan, untuk level II Waspada seluruh pendakian gunung api di Indonesia diberlakukan prosedur ini.

"Contoh Gunung Bromo, Kerinci, Rinjani, dan lainnya. Dibolehkan melakukan pendakian sepanjang memiliki mitigasi dan adaptasi bencana," kata Dian.

Soal pemanggilan dari kepolisian, sebagai warga negara yang taat hukum tentu siap memenuhi panggilan itu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BKSDA Sumatra Barat Diduga Lalai yang Akibatkan Jatuhnya Korban Erupsi Gunung Marapi