APBD Bangka Belitung 2024 Disahkan, Biaya Perjalanan Dinas Capai Rp 123 Miliar

Dalam APBD tersebut tercatat pendapatan Rp 2,5 triliun dengan total belanja Rp 3,007 triliun atau terjadi defisit anggaran Rp 450,4 miliar.

"Menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang APBD 2024," kata Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi saat sidang paripurna, Kamis.

Nota anggaran tertuang dalam surat keputusan bersama DPRD dan pemerintah provinsi Nomor 188.4/6/DPRD/2023.

Selain pembiayaan belanja fisik, APBD 2024 juga mencakup belanja perjalanan dinas senilai Rp 123 miliar dari pengusulan Rp 165,9 miliar.

Belanja perjalanan dinas tersebar ke dinas-dinas dan juga sekretariat daerah (eksekutif) serta Sekretariat DPRD Bangka Belitung.

Sekretariat DPRD Bangka Belitung menerima alokasi anggaran terbanyak yakni Rp 40,9 miliar, disusul Dinas Pendidikan Rp 19,9 miliar, Sekretariat Daerah Rp 11,2 miliar, dan Badan Keuangan Rp 5,6 miliar.

Kemudian Dinas PUPR Rp 4,9 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 3,22 miliar, dan Inspektorat Daerah Rp 3,14 miliar.

Anggaran perjalanan dinas mencakup juga biaya pengiriman kontingen atau perutusan daerah yang berkaitan dengan program kerja pemerintah daerah.

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA mengatakan, APBD 2024 telah melalui proses pembahasan di komisi-komisi dan badan anggaran.

"Telah menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 menjadi Peraturan Daerah yang selanjutnya diajukan ke Kemendagri untuk di evaluasi dalam tempo yang sesingkat singkatnya," ujar Syafrizal.

Diakuinya dengan adanya pengurangan dana transfer sangat memengaruhi postur rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

"Fokus pelaksanaan untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial nantinya dapat dibantu dengan melibatkan CSR dan bantuan dari pemerintah," ungkapnya.

Dia berharap agar seluruh kegiatan yang tercantum dalam rancangan APBD ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, sebenar benarnya dan secepatnya.

"Terhadap catatan usulan-usulan, saran-saran serta masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi akan kami tindaklanjuti dalam rapat bersama OPD dan saya secara pribadi siap berdiskusi untuk mendapatkan solusi terbaik," ujarnya.

Safrizal mengungkapkan, akan mengevaluasi per triwulan.

"Jika pada pelaksanaanya tidak menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat, tidak berkenaan dengan indikator dan target maka izinkan kami untuk melakukan perubahan," pungkas dia.

Sementara angka defisit bakal ditutupi dengan anggaran tahun berjalan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang diproyeksikan mencapai Rp 548,6 miliar.