Antisipasi Hoaks dan Isu SARA di Bima, Polisi Bentuk Satgas Siber

Beberapa di antara kerawanan itu seperti penyebaran informasi bohong atau hoaks serta politisasi isu bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA.

"Dua hal ini kita antisipasi karena sangat berisiko menimbulkan konflik sosial, seperti perang antarkampung," kata Wakapolres Bima Kota, Kompol Herman saat dikonfirmasi, Kamis (30/11/2023).

Herman mengungkapkan, anggota satgas patroli siber ini merupakan gabungan dari beberapa satuan di Polres Bima Kota.

Mereka bertugas melakukan pemantauan terhadap media sosial terkait perkembangan situasi politik di Kota Bima.

Jika hoaks dan isu SARA menyerang korban perorangan, lanjut dia, maka langkah penindakan baru bisa diambil setelah mendapat laporan dari korban.

Namun ketika hal itu berisiko mengganggu situasi keamanan wilayah seperti konflik antarkelompok pendukung, pihaknya akan langsung turun mengambil tindakan tegas.

"Kalau mengancam kesatuan NKRI ya bisa langsung ditindak, apalagi dengan adanya postingan di media sosial," ujarnya.

Herman mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang berkembang di media sosial, apalagi pada masa kampanye seperti saat ini.

Informasi tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum disikapi, tentunya dengan mengambil langkah yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Sumber informasi itu harus dikonfirmasi, jangan begitu dapat langsung ditelan mentah-mentah, jadi harus betul-betul dikroscek," kata Herman.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bima, Khairul Amar yang dimintai tanggapan terkait pembentukan satgas tersebut belum memberikan jawaban.