Beredar Video ASN Boyolali Mengaku Diarahkan Dukung Paslon Tertentu, Pj Gubernur Jateng: Ada Satgas Pengecekan

SEMARANG, KOMPAS.com - Buntut viralnya video seorang perempuan berseragam ASN di Boyolali, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana bakal menerjunkan tim satgas untuk pengecekan dan berkoordinasi dengan Bawaslu.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @aseppratama01_ pada Selasa (14/11/2023) itu, merekam percakapan ASN yang tengah makan bakso di sebuah warung. Dalam video hanya terlihat punggung perempuan berseragam ASN Pemkot Boyolali.

Perempuan itu menyebut adanya intruksi untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.

"Nek (kalau) itu udah jadi rahasia umum si mas, diarahkan untuk menangkan PDI P dan memilih Ganjar," ujar perempuan tersebut.

Nana menyinggung kejadian itu di hadapan seluruh ASN Jateng saat Seminar Ilmiah HUT ke-52 Korpri "Masa Depan ASN yang Profesional dan Bebas dari Intervensi Politik" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (15/11/2023).

"Itu mungkin nanti mengarah Bawaslu, bukan tugas kita. Tapi kita ada tim satuan tugas untuk melakukan pengecekan ataupun penyelidikan apakah hal itu betul atau tidak, tapi nanti itu urusannya dengan Bawaslu kalau masalah kampanye," tutur Nana.

Di samping itu, pihaknya meminta ASN Jateng untuk lebih bijak membaca dan menggunakan media sosial.

Pasalnya, bahan candaan soal pemilu dengan teman terkadang disebarluaskan.

"Beberapa waktu lalu muncul di media sosial, viral seorang ASN lagi makan bakso rupanya ditanya sama orang yang memancing dia, di belakangnya orang memvideokan. Bagaimana selama ini bupati di daerah tersebut mengajak untuk memilih salah satu kontestan. Ini yang tersebar sudah viral di mana-mana. Maka kita hati-hati dalam berbicara. sekarang mudah orang memviralkan kegiatan kita," imbuhnya.

Lebih lanjut, terkait masalah netralitas, pihaknya menegaskan agar ASN Jateng tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk mengikuti atau menjadi bagian dari partai politik (parpol).

"Apalagi mereka ikut dalam pelaksanaan bersama tim sukses, atau pun mereka mengkampanyekan, membantu salah satu parpol atau kontestan pemilu atau pilkada," tegasnya.

Kemudian pihaknya juga meminta para ASN untuk menunjukkan netralitas dengan tidak mengunggah foto maupun status WhatsApp yang cenderung mendukung paslon tertentu.

"Tidak boleh, kita harus netral, apalagi posting yang membantu salah satu partai tertentu itu tidak boleh. Sama saja dia sudah mengikuti dan bisa membantu salah satu kontestan tersebut," bebernya.

Selain itu, larangan juga berlaku untuk tidak mengunggah foto dengan pose yang condong kepada paslon tertentu. Hal ini dilakukan demi menjaga kondusivitas menjelang pemilu 2024.

"Sanksinya sudah jelas, sanksi itu ada yang ringan, sedang, maupun berat. Kalau berat ini bisa saja kita berhentikan sebagai ASN," tandasnya.