Protes Kapal dari Luar, Nelayan Manokwari Demo dan Ancam Bakar Gedung Dishub

MANOKWARI, KOMPAS com - Ratusan warga nelayan berunjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dan meneriakkan bakar gedung tersebut lantaran kepalanya lama menjumpai mereka, Senin (13/11/2023).

"Kami minta kepala dinas (Dishub Manokwari) keluar menemui kami, atau tidak kami bakar dan palang kantor," seru Haris, seorang warga nelayan asal Borobudur, Manokwari.

Salah satu staf Dishub menginformasikan bahwa atasannya dalam perjalanan menuju kantor untuk menemui para nelayan. Selang beberapa menit, Kepala Dishub Kelautan dan Perikanan Yohanes Mandacan hadir menemui massa di pintu utama kantor tersebut.

"Aspirasi Bapak-bapak akan kami sampaikan kepada pimpinan, selanjutnya nanti surati pemerintah pusat," kata Yohanes Mandacan.

Namun massa nelayan ini tidak puas dengan jawaban Yohanes. Mereka berteriak sampai kapan harus menunggu. Sebab, selama ini mata pencaharian mereka diganggu oleh kapal nelayan berukuran 30 GT dari luar.

Salah satu orator, Jalil Lambare, menyerukan agar massa tenang dan meminta tidak melakukan tindakan anarkistis.

"Saya harap semua tenang kita ke sini untuk tujuan penyampaian aspirasi. Kita harus dengar penjelasan dari Dinas," kata Jalil.

Nelayan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, selama beberapa bulan terakhir mengalami kesulitan mencari ikan di wilayah mereka sendiri karena kehadiran sejumlah kapal dengan kapasitas 30 GT yang beroperasi dengan menggunakan jaring diduga pukat harimau.

"Kapal-kapal nelayan itu berada di 12 mil lepas pantai Manokwari, mereka membuang jaring di dekat rumpon-rumpon nelayan sehingga ikan-ikan kecil terbawa oleh jaring mereka selama ini, diduga mereka pakai jaring pukat harimau," kata Frans, salah satu nelayan.

Dia mengatakan sebagai nelayan orang asli Papua, ia merasa terganggu dengan kehadiran kapal dari luar karena menyebabkan hasil tangkapan mereka berkurang.

"Kapal nelayan ini kan masuk dengan alasan mendapat izin dari pemerintah, saat kita demo di pemerintah mereka beralasan bahwa izin dikeluarkan dari pemerintah pusat," kata Frans.

Kordinator aksi, Ronald Mambieuw, meminta pemerintah agar tidak bersikap diam terhadap persoalan yang dihadapi nelayan. Sebab, menurut dia, berdasarkan data yang diperolehnya, para nelayan dari luar mengantongi izin di daerah lain tetapi masuk mencari ikan di perairan Manokwari.

"Pemerintah harus bersikap tegas sebab nelayan kita ini punya penghasilan menurun bahkan hanya sekadar beli BBM tidak bisa, padahal nelayan luar mendapat izin dari daerah lain dan bayar pajak di daerah lain tetapi mencari ikan dengan kapal berkapasitas 30 GT di perairan Manokwari," kata Ronald.

Setelah menyampaikan aspirainya, massa nelayan kemudian membubarkan diri. Mereka mengancam akan memblokade gudang milik perusahan yang memasukan kapal-kapal dari luar.