KPU Sumbar Ungkap Kronologi Pencoretan Nama Irman Gusman dari Daftar Caleg

Pencoretan Irman Gusman disebut berawal dari tindak lanjut Surat Dinas KPU RI Nomor 1096 tanggal 6 Oktober 2023 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung.

"Melalui surat tersebut, KPU Provinsi diperintahkan untuk mempedomani Putusan MA Nomor 28 Tahun 2023 pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap DPD," kata Ory yang dihubungi Kompas.com, Selasa (7/11/2023).

Ory menyebutkan ada dua dokumen Irman Gusman yang diverifikasi kembali yaitu putusan pengadilan yang bersifat inkrah dan Surat Keterangan Kalapas Kelas 1 Suka Miskin Bandung.

Pada dokumen putusan pengadilan tersebut, mantan Ketua DPD RI itu termasuk ke dalam kategori mantan terpidana yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf g, syarat calon anggota DPD di antaranya adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Kecuali bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah.

"Secara jujur terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang," jelas Ory.

Sisi lain, kata Ory, dalam Surat Keterangan Kepala Lapas Kelas 1A Suka Miskin, Irman Gusman dinyatakan bebas terhitung sejak 26 September 2019.

Artinya, hingga hari terakhir masa penerimaan pendaftaran, belum memenuhi masa jeda lima tahun sebagaimana dipersyaratkan.

Menurut Ory, sebelumnya memang Irman Gusman dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU RI dalam DCS DPD dapil Sumbar, dikarenakan dalam putusan pengadilan.

Irman juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 Tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU 11 tahun 2023 tentang pencalonan DPD, persyaratan telah melewati jangka waktu lima tahun tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Dalam putusan MA 28 tahun 2023, MA Menyatakan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11 Tahun 2023 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

"Artinya pasal 18 ayat 2 tersebut sudah tidak berlaku lagi," jelas Ory.

Menurut Ory, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diplenokan oleh KPU Sumbar yang hasilnya Irman Gusman tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi calon anggota DPD.

Usai pleno, kata Ory, pihaknya juga sudah memberitahu yang bersangkutan lewat Silon KPU.

"Jadi jauh-jauh hari sudah kita beritahu sebelum keluar DCT," kata Ory.

Mengenai konferensi pers tanggal 31 Oktober 2023 yang disebut kuasa hukum Irman Gusman, Ory membantah telah melakukannya.

Menurut Ory, pemberitaan tanggal 31 Oktober 2023 itu adalah bersifat konfirmasi pemberitaan dari jurnalis yang menanyakan perihal itu.

"Tidak ada konferensi pers saat itu. Saya saja di Jakarta, saat itu. Yang benar, wartawan meminta konfirmasi soal Irman Gusman," kata Ory.

Sebelumnya diberitakan, Irman Gusman melayangkan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu RI, terkait pencoret namanya sebagai calon anggota DPD RI. Irman Gusman melalui kuasa hukumnya, Tommy SS Bhail, mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu RI, Selasa (7/11/2023).