Pemkab Kukar Tingkatkan Pelayanan ASN melalui Pengukuran IKD ASN 2023

KOMPAS.com- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar public expose atas hasil pengukuran Indeks Kompetensi Digital (IKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023.

Hal itu disampaikan oleh Tenaga Ahli Tenggarong Project Firdaus Masyhur dalam Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian untuk Penguatan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (25/10/2023).

Firdaus mengatakan, populasi ASN di Kukar yang berjumlah sekitar 12.500 terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

IKD mereka diukur menggunakan Digital Competence (Digcom) Framework for Citizen yang dikembangkan oleh European Comission.

"Pengukuran IKD dilakukan dengan kerangka kerja Digcom yang menitikberatkan pada lima area kompetensi digital, yakni literasi data dan informasi, kolaborasi dan komunikasi, kreativitas konten, keamanan digital, serta pemecahan masalah," kata Firdaus dalam siara pers yang diterima Kompas.com, Jumat (3/11/2023).

Adapun skor IKD ASN pada 2023 mencapai 2,3 dari skala 4 dengan tingkat kemampuan digital cukup baik dan masih berpotensi untuk terus mengalami peningkatan.

Hasil pengukuran tersebut diperoleh dari 94 unit kerja di lingkungan Pemkab Kukar yang terdiri dari 7 badan, yakni 24 dinas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 2 Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan), 18 kecamatan, 3 rumah sakit umum daerah (RSUD), 18 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), 20 unit pelaksana tugas (UPT) pendidikan, dan inspektorat.

Firdaus menjelaskan, area literasi data dan informasi mencatatkan skor 2,50, kolaborasi dan komunikasi sebanyak 2,35, dan kreativitas sebanyak 2,10 pada area kreativitas.

Sementara pada aspek keamanan digital, skor ASN Kukar mencapai 2,28 atau cukup baik dan skor 2,35 pada area pemecahan masalah.

Menurutnya, hasil pengukuran IKD ini berhasil menjadi fondasi bagi pengembangan SDM ASN di Kukar. Ia juga menilai bahwa program pengembangan SDM digital harus diimplementasikan secara tepat sasaran.

"Risiko dari salah sasaran pengembangan ini adalab kualitas pelayanan publik yang berpotensi menurun. Dampak negatif ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat Kukar dan berbagai pihak terkait," tutur Firdaus.

Kepala BKPSDM H Rakhmadi mengatakan, pengukuran IKD ASN di Kukar diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kabupaten Kukar.

"Kami harap pengukuran IKD ini dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kompetensi digital ASN di Kukar, agar pelayanan publik terus meningkat secara kualitas dan kuantitas," ujar Rakhmadi.

Rakhamadi menambahkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemkab Kukar dapat dikelola secara lebih efektif.

"Dengan adanya peningkatan kualitas publik, maka akan terwujud peningkagan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah," tandas Rakhamadi.

Tenggarong Project

Senada dengan Rakhmadi, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kukar Rokip mengatakan, pengukuran IKD sejalan dengan pelaksanaan Tenggarong Project sebagai inisiatif untuk meningkatkan kompetensi digital pada ASN.

"Tenggarong Project diawali dengan adanya kebutuhan pemenuhan kewajiban pelatihan selama 20 jam pelajaran per tahun dengan mengoptimalikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," kata Rokip.

Untuk diketahui, Tenggarong Project merupakan wujud inisiatif BKPSDM Kukar bersama Yayasan Rumah Inovasi Digital dalam meningkatkan kompetensi digital ASN Kukar.

"Penyusunan IKD adalah tahapan pertama dari rangkaian aktivitas Tenggarong Project yang dijalankan oleh BKPSDM Kukar dan Yayasan Rumah Inovasi Digital," ujar Rokip.

Rokip menambahkan, Tenggarong Project akan dilanjutkan dengan tahapan penyusuan peta jalan pengembangan kompetensi digital, pengembangan manajemen talenta ASN Kukar, pembangunan digital creative hub, serta public participatory caucus.

Lebih lanjut, Tenggarong Project terbuka sebagai ajang kolaborasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan kepercayaan publik di Kabupaten Kukar.