Menteri Agraria Bagikan Sertifikat "Door to Door" ke Warga di Lampung

Pemberian sertifikat itu dilakukan di Desa Bumi Agung, Kabupaten Pesawaran, Kamis (26/10/2023).

Dalam rilisnya, pembagian sertifikat tanah itu dilakukan sendiri oleh Hadi dengan cara mendatangi rumah warga (door to door) dan memberikan langsung ke tangan warga.

Hadi juga mengajak warga berbincang terkait proses administrasi pengurusan sertifikat tersebut.

Hadi mengatakan, di Desa Bumi Agung dibagikan sebanyak 15 sertifikat tanah milik warga dan 1 sertifikat tanah wakaf untuk masjid di desa itu.

Dia mengatakan sertifikat ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum serta menjadi penopang ekonomi kala dibutuhkan nantinya.

"Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menjadi penopang perekonomian masyarakat juga, apabila masyarakat ingin berusaha juga bisa dimanfaatkan," katanya, Kamis (26/10/2023).

Dari hasil bincang-bincang dengan warga juga diketahui besaran biaya pengurusan sertifikat tersebut.

"Tadi masyarakat bilang biaya pengurusan sebesar Rp 200.000. Ini memang sesuai dengan SKB 3 menteri," kata Hadi.

Menurutnya, dalam SKB (surat keputusan bersama) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PMDT), masyarakat hanya dikenakan biaya penyiapan dokumen, pengadaan patok, dan operasional petugas kelurahan.

Hadi menjelaskan, biaya pengurusan sertifikat bervariasi di setiap daerah. Misalnya, wilayah Jawa dan Bali dikenakan biaya Rp 150.000, hingga yang tertinggi wilayah Papua Rp 450.000.

"Wilayah Provinsi Lampung, masuk kategori dengan biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp 200.000. Jadi memang itu sesuai dengan ketentuan yang ada," katanya.

Program Pendaftaran PTSL per September 2023 telah mencapai 108,2 juta bidang atau 80 persen dari target sebanyak 126 juta bidang tanah.

"Dari 108,2 juta bidang tanah yang terdaftar, sebanyak 88,7 juta bidang tanah sudah bersertifikat," kata dia.