Anggaran Dana Pilkada Aceh Utara Hanya Rp 4 Miliar dari Rp 50 Miliar

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan dana sebesar Rp 4 miliar dalam APBD Perubahan 2023 untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 24 November 2024.

Padahal sebelumnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara mengusulkan Rp 138 miliar dana untuk Pilkada.

Dalam surat edaran menteri dalam negeri, dana pilkada sebesar 40 persen harus tertampung dalam APBD Perubahan 2023. Jika merujuk usulan anggaran yang diajukan maka 40 persen itu setara lebih dari Rp 50 miliar harus ditampung dalam APBD Perubahan Aceh Utara 2023.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, A Murthala menyebutkan, pengesahan APBD Perubahan Aceh Utara 2023 dilakukan pada 29 September 2023.

“Surat edaran Mendagri RI tertanggal 29 September 2023 juga. Artinya kita mempedomani surat edaran sebelumnya yang menjadi kewajiban daerah. Surat edaran baru ini ditandatangani saat kita sudah mengesahkan APBD Perubahan 2023,” sebut Murtahala melalui telepon, Senin (2/10/2023).

Dia menegaskan, pemerintah komit untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun depan.

Kekurangan Dana

Dihubungi terpisah, Ketua KIP Aceh Utara, Hidayatul Akbar menyebutkan, anggaran sebesar Rp 4 miliar dalam APBD Perubahan Aceh Utara sangat tidak mencukupi untuk menggelar pemilihan kepala daerah tahun depan.

“Contoh saja ini, untuk gaji petugas di tingkat kecamatan dan desa saja, kami butuh Rp 60 miliar,” katanya.

Karena itu, sambung Hidayatul Akbar, pihaknya akan berkomunikasi lagi dengan Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar dan Sekretaris Daerah Aceh Utara A Murthala.

“Saya sudah telepon Pj Bupati, sudah bicara lisan. Beliau mengatakan akan memanggil kami kembali untuk membahas soal anggaran Pilkada. Jadi, kami apresiasi sikap pemerintah untuk membahas lagi soal dana Pilkada ini,” pungkasnya.