Ombudsman RI Ragukan 300 KK Warga Rempang Bersedia Direlokasi, Ini kata BP Batam

BATAM, KOMPAS.com – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyayangkan tuduhan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) yang meragukan data 300 KK di 16 titik Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang, Galang, Batam, yang sudah bersedia untuk direlokasi.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menegaskan, 300 KK itu merupakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dia menuturkan, data 300 KK itu didapatkan dari tim pendataan dan sosialisasi di lapangan yang hingga saat ini berada di 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang, Galang, Batam.

"Data-data warga yang mendaftar itu juga dipegang oleh tim pendataan dan sosialisasi," kata Ariastuty melalui pesan WhatsApp, Jumat (29/9/2023).

Ariastuty melanjutkan, tim pendataan dan sosialisasi di lapangan hingga Kamis (28/9/2023), ada 317 KK yang sudah menyetujui untuk direlokasi sementara, sedangkan yang sudah berkonsultasi sebanyak 467 KK.

"Jadi untuk yang pindah baru tiga KK, selebihnya masyarakat masih menunggu untuk mencari hunian sendiri, ada juga yang sudah siap menempati hunian rumah yang disediakan BP Batam," katanya.

Untuk itu, Ariastuty mengajak kepada semua pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif agar Pengembangan Rempang Eco City ini bisa berjalan dengan baik, dengan mengedepankan cara-cara kekeluargaan dan lembut.

"Mari kita bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif guna mencapai kemajuan dan perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," terang Ariastuty.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau Lagat P Siadari mengaku ragu dengan data yang dimiliki BP Batam terkait jumlah warga yang mau direlokasi.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak warga yang terang-terangan menyatakan menolak untuk dilakukan relokasi.

Baru 3 KK direlokasi

Hingga saat ini, 3 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Sembulang secara sukarela pindah ke hunian sementara.

Sarina, warga Pasir Panjang, Sembulang, Galang mengatakan dirinya dan keluarga memilih untuk pindah dan percaya kepada Pemerintah atas upaya pengembangan pulau Rempang, yakni Industri Rempag Eco City.

“Keputusan ini saya ambil tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun, bahkan pemindahan ini juga dibantu personel BP Batam di rumah sewa mandiri yang beralokasi di Perumahan Taman Pesona Indah, Batuaji, Batam,” kata Sarina yang dihubungi, Jumat (29/9/2023).

BP Batam pun menyerahkan Rp 10,8 juta untuk Sarinah. Dengan rincian, uang sewa selama tiga bulan sebesar Rp 3,6 juta dan biaya hidup tiga bulan ke depan sejumlah Rp 7,2 juta.

Senada juga diungkapkan, Indah Sumiati yang mengatakan, dirinya bersedia pindah dan telah menempati hunian sementara, di Kecamatan Tembesi, Batam, Senin (25/9/2023) kemarin.

“Saya dan keluarga percaya kepada pemerintah dan semoga proyek pengembangan pulau Rempang bisa berjalan maksimal dan rumah baru kami bisa secepatnya diselesaikan,” kata Indah yang dihubungi, Kamis (29/9/2023).

Meski hingga saat ini baru 3 KK yang bersedia untuk direlokasi, namun BP Batam mengklaim pengembangan kawasan Industri Rempang Eco-City perlahan terus mendapatkan dukungan dari warga Kelurahan Sembulang, khususnya warga dari Desa Pasir Panjang.

Sementara itu, Kepala BP Batam M Rudi mengaku, menyambut baik dukungan dari warga tersebut, dan dirinya mengimbau agar tak ada lagi isu miring atau intervensi dari pihak manapun selama proses sosialisasi dan pendataan berlangsung.

"Jangan sebarkan isu atau fitnah. Kalau ada orang luar yang mendatangi atau menyebarkan fitnah ke warga di Rempang, segera laporkan kepada saya," tegas Rudi.

Rudi berharap, pergeseran warga yang terdampak pembangunan pun bisa selesai sesegera mungkin. Sehingga, proses pembangunan rumah hunian baru juga bisa segera dikerjakan.

“Saya juga ingin rumah hunian baru untuk warga bisa cepat selesai. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk bisa mempercepat kepindahan warga ke hunian sementara,” ujar Rudi.