Warga Sebut Layanan Kesehatan dan Pendidikan di Pulau Rempang Berhenti, Dibantah Pemkot Batam

Layanan publik itu disebut sudah berhenti sejak akhir Agustus 2023.

“Jujur kami kecewa dengan Pemeritah, dengan alasan relokasi, layanan pendidikan dan kesehatan perlahan dihentikan sejak akhir agustus kemarin,” kata Zuki warga Pulau Rempang kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2023) malam.

Zuki menilai cara ini merupakan bentuk pengusiran paksa agar warga Pulau Rempang mau pindah.

Tokoh Melayu Kepulauan Riau Azlaini mengatakan, sejak akhir Agustus 2023, Badan Pengusahaan Batam sudah coba masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok lahan.
Kendati demikian, hingga kini belum ada kejelasan soal relokasi untuk warga Pulau Rempang.

Infrastuktur di tempat tinggal baru warga yang akan dipindahkan disebutnya belum ada.

“5.000 orang ini akan terus hidup dan dimana mereka akan tinggal?” tanya Azlaini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Promosi, dan Protokol Badan Pengusahaan Batam Ariastuty Sirait membantah ada penghentian fasilitas publik untuk warga Pulau Rempang.

“Jadi sampai saat ini proses layanan pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap tersedia dan terlayani bagi warga kita yang terdampak PSN (proyek strategis nasional) ini,” tegas Ariastuty.

Pernyataan senada juga diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Pemerintah Kota Batam Batam Rudi Panjaitan.

Dia mengklain, hingga saat ini layanan pendidikan dan kesehatan masih berlangsung.

“Kami pastikan saat upaya dialogis bersama warga dan tim terpadu, saat dan sesudah relokasi dipastikan layanan pendidikan dan kesehatan tersedia bagi warga kita, pulau Rempang tersebut,” tegas Rudi.

“Jadi sekali lagi saya tekankan. Sampai saat ini Jumat (15/9/2023) layanan pendidikan dan kesehatan tidak ada yang dihentikan, dan tetap berjalan seperti biasa,” pungkas Rudi.