Mahfud MD Minta Polisi Tangani Massa di Rempang Batam dengan Penuh Kemanusiaan

“Ya kita tetap secara hukum minta aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan,” kata Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat (8/9/2023), dikutip Antara.

Dia menjelaskan, polisi tentunya sudah mempunyai standar prosedur operasional (SOP) pengamanan, sehingga perlu jadi pedoman bagi yang bertugas terutama saat menghadapi aksi protes masyarakat.

“Itu sudah ada standarnya. Itu masalah tindakan pemerintah dan tindakan aparat supaya Polri hati-hati,” kata Menko Polhukam RI ini.

Mahfud melanjutkan, polisi perlu menghormati siapa pun saat bertugas, terutama para orangtua dan anak-anak. “Iya (itu) sudah ada SOP-nya nanti kita tinggal lihat saja,” kata Mahfud MD.

Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat di Pulau Rempang bentrok dengan polisi pada Kamis (7/9/2023).

Sebabnya, mereka menolak pengukuran tanah untuk pembangunan Rempang Eco-City dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pulau Rempang, yang luasnya kurang lebih 17.000 hektare, direncanakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial/pemukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Tetapi sejumlah masyarakat, terutama dari adat Melayu menolak proyek tersebut. Walhasil, bentrokan pun terjadi. Polisi menembak gas air mata untuk membubarkan massa.

Namun, gas air mata itu dilaporkan juga jatuh ke anak-anak sekolah, sehingga ada yang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

“Ada belasan siswa yang saya tahu dibawa oleh ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gas air mata itu tadi terbawa angin, karena ribut dekat dari sekolah kami," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Muhammad Nazib di sekitar lokasi bentrok, Pulau Rempang, Batam, Kamis.