Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Awal Kemerdekaan dan Tantangannya

KOMPAS.com - Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi sejumlah tantangan.

Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur pemerintahan atau seluruh administrasi negara.

Setelah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, penerapannya tidak berjalan mulus.

Tantangan Penerapan Pancasila di Awal Kemerdekaan 

Terjadi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila di awal masa Kemerdekaan.

Ada sejumlah tantangan penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan, yaitu:

1. PKI Madiun 1948

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948, pemberontakan tersebut terjadi selama tiga bulan.

Latar belakang pemberontakan PKI Madiun adalah adanya permasalahan yang cukup rumit antara pemerintah dan golongan sayap kiri.

Peristiwa tersebut diawali dengan jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin pada tanggal 28 Januari 1948, kemudian dibentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Hatta.

Namun, Mohammad Hatta membentuk kabinet baru tanpa mengikutsertakan gologan sayap kiri.

Kondisi tersebut membuat golongan sayap kiri merasa kecewa dan berniat melakukan pemberontakan.

Situasi semakin memanas setelah Muso, tokoh komunis senior Indonesia kembali ke Tanah Air setelah belajar di Uni Soviet.

Muso membentuk badan baru yang berisikan partai-partai sayap kiri, salah satunya PKI.

Mereka kemudian melakukan perjalanan propaganda ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 pada pukul 03.00 dini hari.

Pemberontakan tersebut merupakan pemeberontakan pertama setelah Indonesia Merdeka.

Tujuan pemberontakan tersebut tidak lain untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

Para pemberontak ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis.

Pemberontakan PKI berhasil digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno

Muso, pemimpin Pemberotakan PKI Madiun, tewas ditembak dan tokoh-tokoh lainnya berhasil ditangkap.

2. Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Inonesia (DI/TII) terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Pemberontakan tersebut bertujuan ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam. Bahkan hal tersebut ditandai dengan didirikannya Negara Islam (NII).

Bangsa Indonesia membutuhkan waktu cukup lama untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Kartosuwiryo, tokoh Islam yang mempelopori pemberontakan DI/TII baru dapat ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

3. Pemberontakan APRA

APRA adalah milisi pro Belanda yang didirikan oleh Kapten KNIL, Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949.

Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan mempunyai tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) merupakan peristiwa kudeta militer yang terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. APRA berhasil menduduki Bandung dan menguasai markas Staf Divisi Siliwangi.

Bahkan, APRA berencana menyerang Jakarta dan, namun upayanya mampu digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukannya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Peristiwa tersebut makin mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950.

4. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) berada di bawah kepemimpinan Christian Robert Steven Soumokil.

Tujuan pemberontakan RMS adalah membentuk negara sendiri yang berdiri pada tanggal 25 April 1950. Negara tersebut meliputi pulau-pulau, seperti Ambon, Seram, dan Buru.

Pemberontakan RMS dapat dikalahkan tentara Indonesia pada November 1950, sedangkan pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963.

Dampak kekalahan kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mereka mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

5. Pejuang Rakyat Semesta (Permesta)

Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berada di bawah kepemimpinan Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada tahun 1957 hingga 1958.

Pemberontakan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Pada waktu itu terjadi ketimpangan sosial yang dianggap sebagai akibat tindakan Presiden Soekarno.

PRRI beranggapan Presiden Soekarno sudah tidak lagi tidak dapat diberikan nasehat dalam menjalankan pemerintahan.

Pemerintah pusat dianggap telah mengabaikan pembangunan di daerah dan lebih fokus pada pengembagan serta pembangunan di daerah pusat.

Akhir muncul, gerakan PRRI/Permesta untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia.

Penulis: Verelladevanka Adryamarthanino | Editor: Tri Indriawati dan Ari Welianto

Sumber:

www.sonora.id, www.kompas.com. dan bobo.grid.id