"Curhatan" Eks Kepsek SMKN 1 Sale Rembang Usai Dibebastugaskan Ganjar Buntut Dugaan Pungli Berkedok Infak

Pembebastugasan Widodo buntut ucapan viral salah satu murid, yang menyebut ada pungutan berkedok infak untuk pembangunan mushala.

Per 12 Juli kemarin, dia dipindahkan bertugas di Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng.

Setelah kasus ini mencuat, jabatannya sebagai Kepala SMKN 1 Sale diisi Pelaksana Harian (Plh) dari Kepala SMKN 1 Rembang.

Adapun jabatan lainnya, di mana dia merupakan Plt Kepala SMKN 2 Rembang, juga dicopot dan untuk sementara diisi Kepala SMKN 1 Sedan.

Mengaku ikhlas dan siap menerima konsekuensi

Saat dihubungi Kompas.com, Widodo mengungkapkan dirinya ikhlas dan siap menerima konsekuensi atas pengakuan yang viral tersebut.

"Ya tetap saya tunggu seperti apa dan tetap saya siap seperti apa yang diputuskan ke saya," terang dia.

Berkomentar soal diminta Ganjar kembalikan uang pungli berkedok infak

Widodo juga mengomentari pernyataan Ganjar, bahwa uang Rp 130 juta yang dikumpulkan dari para murid untuk membangun mushala supaya dikembalikan.

Dirinya berujar sudah berkoordinasi baik dengan para wali murid maupun komite sekolah.

"Itu sebagian dari wali murid itu sudah ikhlas, kalau disuruh mengembalikan. Mereka tidak mau menerima. 'kalau dikembalikan ya saya tolak' wali murid bilange seperti itu," ucap dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/7/2023).

Dia mengeklaim mendapatkan respons positif dari para tokoh masyarakat, terkait inisiatif membangun mushala menggunakan dana iuran itu.

Bahkan, pria yang sudah belasan tahun berkarier sebagai pendidik itu mengaku juga didukung rekan seprofesinya.

"Banyak yang mendukung saya termasuk teman-teman se-provinsi Jawa Tengah banyak yang mendukung saya, cuman untuk bersuara itu takut mas. Bahkan banyak sekolah yang menarik iuran jutaan lebih itu juga enggak masalah, cuman kemarin juga mungkin harinya saya," terang dia.

Dia berkata, banyak iuran serupa yang terjadi di beberapa sekolah. Sehingga, lambat laun akan muncul dengan sendirinya.

"Nah itu kan muncul di postingan TikTok-nya Pak Ganjar ya, mungkin enggak ada intern guru atau kepala sekolah, itu kan muncul malah dari siswa, kan lebih valid, termasuk MAN MTs itu puluhan juta bunyinya untuk sumbangan gedung. Kalau saya pribadi siap menerima cuman ini efeknya kan ke kebijakan ya," jelas dia.

Sudah ajukan sarpras tapi belum ada yang terealisasi

Widodo melanjutkan, sebelum peristiwa itu ramai, dirinya sebenarnya sudah mengajukan penambahan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah.

Pengajuan tersebut meliputi ruang kelas, gedung perpustakaan, hingga bengkel untuk SMKN 1 Sale.

Dirinya sudah mengisi TAKOLA, yakni aplikasi manajemen program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada SMK.

"Nggih (iya) mas, termasuk mobil praktik juga kita mengajukan ke Aset Provinsi / BPKAD tetapi sampai sekarang belum terealisasi," terang dia.

Dia menuturkan, tidak semua sarpras yang diajukannya langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait. "Itu yang kita alami," ujar dia.

Tanggapan Disdikbud Jateng

Merespons ucapan Widodo tersebut, Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah menekankan mestinya sekolah menyampaikan kepada pihaknya.

“Harusnya ada komunikasi, selama ini belum ada komunikasi. Sebenarnya kami juga bisa men-support dalam jumlah yang tidak secara total. Insya Allah ada bantuan perbaikan sarpras (sarana prasarana) di SMKN 1 Sale,” kata Uswatun di kantornya, Rabu (12/7/2023) sore tadi.

Uswatun mengatakan, sekolah kerap lalai dalam memerbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sehingga, mereka tidak tahu jika ada fasilitas yang butuh penanganan.

“Sebenarnya terkadang sekolah lupa meng-update dapodik. Padahal kita membaca dari dapodik, termasuk ada pemeliharaan di satuan pendidikan. Misal ada bangunan yang kondisinya rusak berat, ya segera dilakukan update pada Dapodik dan koordinasi dengan cabang dinas,” imbaunya.

Dia menegaskan, sejak 2020, Ganjar sudah melarang keras adanya pungutan dengan diksi atau kedok apa pun di lingkungan sekolah negeri.

Karena itu selain menggunakan anggaran pemerintah, Uswatun berkata perbaikan sarpras juga menggandeng dana dari alumni.

"Dari dokumentasi yang dikirimkan memang tampaknya kita perlu turun ke sana untuk asesmen lebih lanjut," ungkapnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Blora Aria Rusta Yuli Pradana, Kontributor Semarang Titis Anis Fauziyah, Editor: Ardi Priyatno Utomo, Robertus Bellarminus, Dita Angga Rusiana)