Lembaga Peradilan dan Pemprov Makassar Punya Hubungan Baik, Danny Pomanto Diapresiasi Ketua MA RI

KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) M Syarifuddin mengapresiasi Wali Kota (Walkot) Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto karena telah kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan sejumlah lembaga peradilan.

"Pak Wali bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kami berterima kasih sekali. Ini suatu pertanda baik bagi kami," katanya dalam siaran pers, Senin (10/7/2023).

Hal tersebut disampaikan Syarifuddin saat menghadiri acara Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri (PN) Makassar Kelas IA Khusus, Jumat (7/07/2023).

Syarifuddin menjelaskan, PTSP adalah wujud nyata dari badan peradilan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan dengan nol kolusi korupsi dan nepotisme (KKN).

Dia berharap, yang diberikan di PTSP bukan saja administrasi umum, tetapi juga administrasi khusus dan teknis yudisial.

Oleh karenanya, pengunjung tidak langsung masuk ke dalam, tetapi cukup di pelayanan terpadu satu pintu yang terbuka dan dapat dilihat siapa pun.

“Bahkan, PTSP bisa dipantau Pak Ketua (PTSP) dari ruang kerjanya. Waktunya pun terbuka real-time dan anytime dapat diketahui apa yang terjadi,” ujarnya.

Syarifuddin mengatakan, model PTSP yang sudah ada di Makassar bisa dikoneksikan dengan model Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah diterapkan pemda sehingga bentuk pelayanan makin mudah dan terintegrasi.

"Dengan adanya PTSP di pemda dan ada MPP, ini perlu dikoneksikan dengan teknologi informasi (IT) agar pelayanannya terjalin baik," ujarnya.

Dia juga mengarahkan petugas IT di PTSP agar membantu masyarakat yang masih belum paham IT.

Upaya itu untuk menciptakan badan peradilan Indonesia yang agung dan dimaknai dengan peradilan modern berbasis IT.

Syarifuddin mencontohkan, jika selama ini seseorang melakukan kasasi atau PENINJAUAN KEMBALI (PK) yang akan mengirim banyak berkas ke MA dengan memakan banyak biaya dan risiko lain. Dengan adanya sistem berbasis IT, risiko-risiko tersebut bisa diminimalkan.

"Dengan berlakunya IT, maka hanya satu kali tombol saja berkas itu sudah masuk ke MA," ucapnya.

Dia menegaskan, hal itu merupakan langkah PTSP dalam memberikan pelayanan prima yang transparan, akuntabel, dan nol KKN.

Pada kesempatan itu, walkot yang akrab disapa Danny Pomanto itu menyambut baik kolaborasi Pemkot Makassar dengan lembaga peradilan. 

Dia menyebutkan, pihaknya siap mengakomodasi pelayanan publik bagi PN PN Makassar Kelas 1A Khusus di Makassar Government Center (MGC) pada 2023.

MGC yang direncanakan tuntas pembangunannya 2023 nanti bakal memberikan ruang (space) untuk PN Makassar dalam menunjang pelayanan masyarakat di Makassar.

"Kami sangat bersyukur sekali karena kami lagi bangun namanya MGC. Di situ nanti ada MPP, Mal Inovasi, Mal Investasi, hingga Mal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jadi nanti kami siapkan ruang juga buat PN Makassar," katanya.

Danny mengatakan itu saat menerima Audiensi Ketua PN Makassar Kelas 1A Khusus, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, ruang yang disiapkan tersebut mirip dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang beroperasi di MGC, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) . 

"Jadi full pelayan di sana, yang berhubungan dengan pelayanan disatukan semua, tidak ada pisah-pisah," ucapnya.