Anggap Pengelola Mandalika Tak Serius sampai Merugi, Gubernur NTB: Jangan Manja

Padahal, selama ini pemerintah pusat dan daerah sudah sangat mendukung berbagai kegiatan yang digelar di Mandalika.

"Saya kira InJourney, ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), dan MGPA (Mandalika Grand Prix Association) jangan manja. Kalau ini dikelola dengan benar dan baik, menurut saya, mereka tidak akan rugi dan pasti untung," katanya melalui sambungan telepon, Jumat (16/6/2023).

Dia pun meminta pengelola Mandalika termasuk ITDC dan MGPA untuk lebih serius mengelola setiap acara internasional di Mandalika.

"Ini jangan sampai dia kelola begini, karena hanya ingin injeksi penanaman modal dari negara. Setiap rugi injeksi modal," katanya.

"Kita tunggang langgang cari duit mereka gampang-gampang saja. Karena kalau mereka bilang rugi, ABPN tinggal nginjek, kan enggak benar, mereka digaji tinggi tapi kerjaan begitu-begitu," tandas gubernur.

Siap ambil alih WSBK

Pemerintah provinisi pun menawarkan mengambil alih pengelolaan agenda World Suberbike (WSBK) yang terancam dihapus karena pengelola merugi.

"Kalau memang mau kasar, kalau ITDC dan MGPA enggak sanggup daerah sanggup untuk mengeloala WSBK. Siap mengambil alih event WSBK," katanya.

Penawaran tersebut, menurutnya, bukan tanpa alasan.

Pemerintah daerah, kata Zul, memiliki pengalaman mengelola agenda internasional seperti MXGP.

"Oleh karena itu menurut saya karena kami berpengalaman juga meng-handle event internasional, kami juga siap bekerja sama, bukan hanya tanggung jawab ITDC MGPA, serahkan pada daerah begitu," ujar dia.

Zul pun menyayangkan gagalnya pengelolaan WSBK.

"Sebagai daerah saya siap (mengambil alih), karena sayang kalau dagangan (WSBK) sebagus ini kok sampai enggak laku," kata dia.

Terjerat utang

Sebelumnya diberitakan, mega proyek pengembangan kawasan Mandalika NTB meninggalkan setumpuk utang hingga membuat pengelola kebingungan membayar cicilan.

Adapun pengembang kawasan tersebut ialah PT. ITDC yang merupakan anggota holding BUMN PT InJourney.

Direktur Utama InJouney, Dony Oskaria mengatakan, akibat langsung dari penugasan pemerintah untuk pengembangan Mandalika, ITDC kini harus menanggung utang sebesar Rp 4,6 triliun.

"Itu waktu kita mengambil alih Mandalika itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities Rp 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities Rp 3,4 triliun," kata Dony saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, yang disiarkan dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI, dikutip pada Jumat (16/6/2023), seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Dony, mewakili InJouney, meminta pemerintah dan DPR mengucurkan uang APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) agar kelangsungan bisnis ITDC tetap terjaga.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Lombok, Idham Khalid)