Sejumlah Siswa SMP Negeri di NTT Tak Boleh Ikut Ujian karena Belum Bayar Uang Alpa, Orangtua Protes

Mereka dilarang pihak sekolah karena belum membayar uang iuran komite sekolah dan juga uang alpa.

Orangtua para pelajar sempat mendatangi pihak sekolah, tetapi tetap tak diizinkan ikut ujian.

"Saya coba bertemu guru-guru meminta kalau bisa anak kami ikut ujian, tetapi tidak diperbolehkan," kata Felix Foni, kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2023).

Dia menyebutkan, ujian kenaikan kelas dimulai pada 29-31 Mei 2023 lalu.

Besaran uang alpa yang harus dibayar per anak beda-beda. Ada yang Rp 5.000 dan Rp 10.000. Sedangkan yang komite sebesar Rp 30.000 perbulan.

Namun, karena saat ini para orangtua sedang kesulitan biaya, sehingga mereka meminta kebijakan dan pengertian dari pihak sekolah.

"Kami sudah minta pihak sekolah bisa mengerti dan mengizinkan anak kami bisa ikut ujian, tetapi tidak diizinkan. Terus terang, kami prihatin dengan kebijakan," katanya kesal.

Menurut Felix, pihak sekolah seharusnya tidak melarang anak anak yang menunggak uang komite maupun uang alpa.

Padahal kata Felix, uang tersebut bisa dibayarkan pada saat penerimaan rapor.

“Semestinya anak-anak diizinkan ikut ujian saja. Nanti saat terima raport baru disampaikan kepada orangtua siswa untuk melunasi tunggakan tersebut,”ujar dia.

"Intinya kami pasti tetap akan bayar uang komite dan uang alpa itu, asalkan anak kami bisa ikut ujian," sambungnya.

Felix berharap, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, bisa memberikan perhatian terhadap hal ini.

Kepala Sekolah SMP Negeri Bitefa, Remigius Naihati mengatakan, sejumlah siswa yang tidak diizinkan mengikuti ujian karena memang belum membayar iuran komite dan uang alpa.

“Siswa-siswa itu dipulangkan karena belum bayar iuran komite dan uang alpa,”kata Remigius.

Remigius mengaku, saat ini dirinya masih tugas luar sehingga persoalan ini akan diselesaikan setelah ia masuk sekolah.

“Saya masih tugas luar. Sehingga guru-guru menunggu saya untuk memberikan putusan karena untuk siswa yang belum bayar iuran dan uang alpa, sanksinya tidak ikut ujian,"katanya

Menurut dia keputusan yang dilakukan pihak sekolah telah disepakati bersama orangtua siswa.

“Uang komite dan uang alpa itu memang sudah menjadi kewajiban bagi orangtua murid untuk bayar karena apabila tidak bayar maka gaji guru komite mau dibayar pakai apa,”ujar dia.