Jabar Raih Opini WTP 12 Kali, Kang Emil: Pembangunan di Jabar Selalu Transparan

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai, Opini WTP itu menandakan bahwa pembangunan di Jabar selalu bersifat akuntabel dan transparan, sehingga masyarakat merasakan banyak manfaat.

"Ini juga menandakan pembangunan Jabar selama lima tahun terakhir selalu dalam koridor transparan dan akuntabel, sehingga semuanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu melalui keterangan persnya, Selasa (16/5/2023).

Hal tersebut disampaikan Kang Emil sesaat setelah menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (15/5/2023).

Ia berharap apresiasi Opini WTP ini menjadi tradisi positif dalam membangun Jabar sehingga menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 

"Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi sebuah tradisi dalam membangun Jabar, sehingga kita fokus kepada kepuasan layanan masyarakat yang tentunya menjadi perhatian kita semua," ucapnya.

Ia mengaku bahwa raihan Opini WTP ke-12 itu menjadi kado terindah selama masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Jabar. Sebab, setiap anggaran yang dialokasikan selalu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

"Ini hadiah di akhir jabatan kami. Mudah-mudahan juga diapresiasi warga, bahwa setiap rupiah yang kita rencanakan dan belanjakan itu sudah sesuai dengan ketentuan demi kesejahteraan masyarakat," imbuh Kang Emil. 

Lebih lanjut, Kang Emil berpesan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar yang akan memimpin sekitar 50 juta penduduk Jabar untuk terus memperhatikan kualitas pembangunan dan anggaran daerah.

"Mudah-mudahan Pj Gubernur bisa mempertahankan kualitas pembangunan dan anggaran di Jabar," ujarnya.

Jabar penuhi standar

Kepala BPK perwakilan Jabar Paula Henry Simatupang mengemukakan, Jabar berhasil meraih Opini WTP karena memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan. 

"Selamat kepada Pemprov Jabar yang sudah meraih Opini WTP 12 kali dari BPK RI. (Laporan keuangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian desain dan implementasi sistem efektif dan terdapat kecukupan," jelas Paula Henry. 

Dengan adanya capaian itu, Paula berharap jajaran Pemprov Jabar bisa terus bekerja secara akuntabel dan transparan.

"Besar harapan kami Opini WTP yang diberikan BPK RI turut membantu Pemprov Jabar dalam melakukan tata kelola daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan ini menunjukkan tata kelola negara yang baik dengan uang negara digunakan sebagian besar untuk kemakmuran rakyat," harapnya.