Ribuan Warga Jepara Kaget Namanya Lenyap sebagai Penerima Bansos, hanya Tersisa 26 Orang

Mereka yang geram bahkan sempat menggeruduk Kantor Desa Dongos pada Rabu (5/4/2023).

Sekda Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko menyampaikan, penghapusan sekitar 1.000 warga kurang mampu penerima bansos itu terungkap pada awal April ini saat tahapan verifikasi rencana penyaluran PKH dan BPNT triwulan pertama tahun 2023.

Tanpa konfirmasi serta musyawarah desa, kata Edy, mendadak nama seribuan orang penerima bansos itu lenyap dari DTKS dan hanya tersisa puluhan orang.

"Sebanyak 1.100 orang penerima bansos dicoret dan tinggal 26 orang. Hanya operator Kantor Desa Dongos bagian perangkat desa yang bisa menghapusnya. Apakah sudah sesuai prosedur masih kita telusuri," terang Edy saat dihubungi melalui ponsel, Kamis (6/4/2023).

Untuk menindaklanjuti kegaduhan tersebut, menurut Edy, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Jepara sudah diterjunkan untuk melakukan kroscek.

"Memang ada yang meninggal dunia dan pindah tempat, namun kalau sampai ribuan harus dipastikan kebenarannya. Jika masih layak menerima bansos saya minta dikembalikan haknya," tegas Edy.

Camat Kedung Tri Wijatmiko menilai, ada kejanggalan dalam pencoretan penerima bansos yang tercatat di data induk hingga mencapai 1.100 orang.

Wijatmiko menduga ada unsur kesengajaan petugas operator Kantor Desa Dongos.

Merujuk data Kantor Desa Dongos, dari total 8.000 warga di sana, sekitar 1.200 orang merupakan penerima manfaat bansos.

"Ini jelas tidak lazim. Kalau cuma ratusan orang yang dihapus mungkin bisa saja, ini ribuan orang lho? Ini operator desanya bagaimana? Soalnya kami memang tidak dilibatkan," kata Wijatmiko.

Sementara itu, Kepala Dinsospermasdes Jepara Edy Marwoto menyebut sudah menginstruksikan verifikasi ulang untuk pendataan 1.100 warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos di Desa Dongos.

"Kami dampingi untuk kroscek kembali. Ternyata banyak yang masih layak mendapatkan bantuan tapi dicoret. Belum bisa kami sampaikan, masih didata. Pastinya jika ada pelanggaran kami tindaklanjuti," pungkas Edy.