Bocah 15 Tahun Tabrak Pelajar SMA hingga Tewas, Pengamat Transportasi: Orangtuanya Seharusnya Disanksi

Founder Komunitas Peduli Transportasi Kota Semarang (KPTS) itu menilai akar terjadinya kecelakaan itu karena ketidakpedulian pemerintah dan orangtua terhadap keselamatan anak.

“Saya kira menuntut keadilan bukan dari penabrak. Saya pribadi tidak setuju penabrak anak dipenjara karena kesalahan dan sikap abai pemerintah dan orangtua dalam keselamatan transportasi,” ujar Theresia, Rabu (29/3/2023).

Menurutnya, hal ini mestinya menjadi tanggung jawab orangtua. Sehingga bila terjadi pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, sudah sepantasnya hukuman atau sanksi diberikan kepada orang tua.

“UU No 22/2009 (UU lalu lintas dan angkutan jalan) sebaiknya direvisi untuk memuat materi keselamatan antara lain sanksi kepada orangtua yang anaknya mengendarai sepeda motor atau nyetir mobil bila tidak punya SIM,” bebernya.

Menurutnya memenjarakan anak tidak akan menyelesaikan masalah kecelakaan pelajar bermotor. Selain perhatian orangtua, perihal izin berkendara bagi anaknya di bawah umur, polisi juga perlu menertibkan mereka.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta Pemkot untuk mengevaluasi Trans Semarang. Pasalnya meski angkutan umum ini telah disubsidi besar dan beroperasi sejak 2019, banyak sekali pelajar SMP dan SMA menggunakan sepeda motor.

“Sebaiknya untuk feeder bus dan untuk jam anak sekolah berangkat dan pulang ada opsi membeli layanan paguyuban angkot. Jadi per kilometer tidak mahal jika bukan armada baru seperti Elf,” tandasnya.

Sebagai pegiat keselamatan transportasi sejak tahun 2015, pihaknya masih terus mengimbau semua pihak peduli keselamatan transportasi. Menurutnya maraknya kecelakaan di kalangan pelajar disebabkan oleh banyak faktor dan melibatkan sejumlah pihak. 

“Anak mengendarai sepeda motor, berkendara dengan kecepatan tinggi, kemudahan akses masyarakat terhadap sepeda motor, pengawasan lalu lintas, kinerja SIM, pelayanan angkutan umum, dan lain-lain. Ini suatu keburukan yang melibatkan banyak pihak baik pemerintah di pusat dan daerah, pengusaha, keluarga. Kapan kita menyadari masalah ruwet ini?” tegasnya.