Pembangunan Bandara Surabaya II di Nagekeo NTT Terkendala Penentuan Lokasi

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Bekas bandara pada zaman penjajahan Jepang bernama Surabaya II di Mbay, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam proses pra pembangunan.

Namun, proses pra pembangunan ini terhenti karena tim ahli dari Kementerian Perhubungan belum bisa melakukan proses verifikasi lapangan untuk penentuan lokasi (penlok) akibat proses hukum yang ditangani Polres Nagekeo.

“Kemenhub belum bisa verifikasi lapangan untuk penlok karena terkendala proses hukum yang tidak jelas arahnya,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Nagekeo, Kasimirus Doy, Selasa (28/3/2023).

Dukungan dari TNI

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1628 Ngada Letkol Czi Deny Wahyu menjelaskan, sudah ada kesapahaman soal penlok, antara Penlok 1 tahun 2011 dengan Penlok 2 tahun 2021.

Menurut dia, hampir 70-80 prersen Penlok 1 berada di tanah TNI, termasuk landasan pacu utama berada di atas tanah TNI. Sedangkan fasilitas pendukungnya seperti taxiway berada di tanah warga.

Sementara itu, Penlok 2 tahun 2021 berada di tanah Pemda Nagekeo. Sementara sarana pendukungnya berada di tanah TNI.

Sehingga, pihak TNI mendukung Pemda Nagekeo untuk membangun bandara sesuai dengan Penlok 2.

“Penlok 1, main run way di atas tanah TNI, fasilitas pendukung seperti taxiway ada di tanah masyararakat. Sedangkan Penlok 2, sebenarnya murni di tanah Pemda, sarana pendukungnya ada di tanah TNI,” ungkapnya.

Deny menegaskan, merujuk pada petunjuk Komando Daerah Militer (Kodam), bila harus dibangun dengan menggunakan Penlok 1, maka butuh kajian dan koordinasi lebih lanjut dari tiga kementerian, yakni Kementrian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Kemeterian Perhubungan.

Deny menambahkan, dengan adanya bandara terbuka, kemungkinan akan ada pembangunan batalion, fasilitas militer lain, radar untuk kepentingan militer, baik pertanahan dan keamanan, serta untuk kebutuhan Pemda dan masyarakat.

Menurutnya, pihak TNI mendukung sepenuhnya pembangunan bandara itu untuk kemajuan masyarakat dan untuk pergerakan ekonomi supaya semakin tinggi.

“Yang jelas saya sampaikan bandara dan fasilitas lainya, tidak bersifat strategis nasional. Tidak akan bisa, tidak dapat di PSN-kan (Pembangunan Strategis Nasional). Karena penggunaan bandara ini tidak bersifat untuk internasional dan tidak bersifat strategis, namun karena sifat strategis hanya tingkat level kabupaten bukan nasional. Berbeda dengan kegiatan pembangunan waduk karena di situ ada pembangunan listrik tenaga air, ada untuk pengairan pertanian, ada untuk kantong-kantong air untuk persiapan dalam pertahanan,” pungkasnya.