Kala Warga Celetuk Pupuk Bersubsidi Mahal, Begini Respons Jokowi

BLORA, KOMPAS.com - Seorang warga secara spontan mengeluhkan soal pupuk bersubdisi kepada Presiden Joko Widodo.

Momen itu terjadi ketika Jokowi sedang berbincang-bincang dengan warga penerima sertifikat tanah, di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Jumat (10/3/2023).

"Lah enggeh, pupuk bersubdisi juga kurang, pupuk yang tidak bersubdisi masih kurang," kata Jokowi, di lokasi penyerahan sertifikat, Jumat.

Warga itu kembali menyahut soal harga pupuk bersubdsidi yang mahal.

"Enggeh, itu problem kita di situ, kita tahu. Tapi, sekali lagi, memang produksinya masih kurang," ujar Jokowi.

Untuk mengatasi kekurangan pupuk di Tanah Air, kata Jokowi, pemerintah menghidupkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh.

Hasil produksinya mencapai 570.000 ton per tahun. Tetapi, jumlah ini masih kurang.

"Sudah bisa berproduksi, tapi juga masih sedikit, 570.000 ton akeh, tapi dengan kebutuhan kita, masih belum ada apa-apanya," ujar Kepala Negara.

Jokowi mengungkapkan, kebutuhan ideal pupuk untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 13 juta ton.

Namun, saat ini baru dapat terpenuhi sebanyak 9,8 juta ton. Jumlah itu berasal dari 3,5 juta ton produksi dalam negeri ditambah 6,3 juta ton dari impor.

Sehingga masih ada kekurangan sekitar 3,2 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk, Indonesia banyak mengimpor dari Rusia dan Ukraina.

Namun, kedua negara tersebut sekarang sedang terlibat peperangan.

"Yang kekurangan pupuk bukan hanya Indonesia, negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi, tidak dapat apa-apa sama sekali," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rayat serta surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agararia (TORA) di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Jumat (10/3/2023).

Jokowi menyampaikan, hari ini menyerahkan 1.160 sertifikat. Dari jumlah itu, masih ada sekitar seratusan sertifikat yang belum jadi.

"Tetapi 1.043 sertifikat sudah diserahkan kepada bapak ibu sekalian," ujar Jokowi.

Jokowi meminta kepada warga penerima untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan produktif.

Jokowi bakal mencabut SK tersebut apabila lahan yang ada justru diterlantarkan.