Ganjar Minta Kepala Daerah di Jateng Selesaikan Data Kemiskinan dalam Seminggu

SEMARANG, KOMPAS.com – Merespon bertambahnya angka kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2022 (semester 2) menjadi 10,98 persen penduduk, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta percepatan pendataan data kemiskinan kepada kepala daerah dengan tenggat waktu seminggu.

Ganjar menuturkan, sinkronisasi data menjadi penting agar penanganan kemiskinan di Jateng segera dikerjakan dan tepat sasaran.

Sebab, setelah kunjungan kerja, ia menemukan sejumlah daerah belum input data kemiskinan.

Hal itu dia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, pada Senin (13/2/2023).

“Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu 2 minggu. Enggak, saya hanya kasih satu minggu saja, kalau enggak gitu nanti enggak cepat,” kata Ganjar.

Dari 17 kabupaten/kota dengan kemiskinan ekstrem, baru empat kabupaten yang telah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan lebih dari 50 persen.

Daerah itu yakni Pemalang, Purbalingga, Wonogiri, dan Banjarnegara.

Sementara Brebes, Rembang, Magelang, Blora, Wnosobo, Grobogan, dan Kebumen baru sekitar 26-50 persen.

Kemudian Cilacap, Demak, Sragen, Banyumas, Klaten, dan Purworejo melakukan verval kurang dari 25 persen.

“Maka ini kami minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” ujar dia.

Sejumlah daerah belum memasukan data dengan berbagai alasan. Seperti halnya kepala desa yang masuk kategori miskin, tidak merasa desanya miskin.

“Nah ini, mindset ya. Bilang enggak usah takut enggak apa-apa, demi rakyat ini, demi menolong rakyat, jadi jangan gengsi, jangan ada takut untuk kami bantu,” kata Ganjar.

Penanganan sektor dan sub sektor, harus segera dilakukan oleh kabupaten kota.

Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.

Untuk itu, Ganjar meminta kepala daerah memaksimalkan peran camat sebagai supervisor ke desa-desa. Pada evaluasi pekan depan, ia harap hasil intervensi mulai terlihat.

“Tadi udah muncul ide idenya. Bagus, ‘Pak kami akan dorong CSR yang ada di Kabupaten kami’, ‘Pak kami akan gerakkan melalui Baznas’. Nah, ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus,” ujar dia.