Cerita Kades di Sekitaran IKN, Mengaku Didatangi Aparat Usai Laporkan Tambang Ilegal

Desa Suko Mulyo hanya berjarak kurang lebih 15 kilometer dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.

Teranyar, Samin membuat surat laporan ke Presiden dan Menkopolhukam dengan tembusan ke Kementerian KLHK, Kemeterian ESDM, Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala Otorita IKN.

Setelah laporan itu, ia selalu didatangi polisi dan TNI di rumah hingga di kantor desa.

"Saya itu sering kali didatangi aparat baik dari Polda maupun Kodim. Mereka datang ke kantor saya, kadang juga ke rumah," cerita Samin kepada Kompas.com melalui sambungan ponsel, Sabtu (11/2/2023).

"Setiap kali saya bikin laporan itu, aparat sering datang ke kantor dan rumah saya. Terakhir surat ke Menkopolhukam itu, saya didatangi dari Polda dua orang dan Kodim dua orang," tambah dia.

Samin mengaku sejauh ini tidak mendapat intimidasi atau ancaman saat membuat surat laporan adanya kegiatan tambang ilegal di desanya.

Kedatangan aparat, kata Samin, hanya mengajak dia mengobrol, mencari tahu jumlah laporan hingga ditujukan ke mana saja.

"Ada yang bilang, banyak warga sekitar terancam hilang pekerjaan jika tak ada tambang ilegal. Ya saya jawab sebelum ada tambang ilegal di sini warga di sini bertani, adem-adem saja hidupnya. Lagi pula warga saya sedikit saja yang kerja di tambang ilegal itu, banyak orang luar," jawab Samin.

Samin menjelaskan, mereka juga menawarkan bantuan membongkar dalang di balik aktivitas ilegal.

"Mereka nanya-nanya, katanya cari informasi. Mereka bilang, siapa tahu kami bisa mengetahui siapa penambang dan siapa bekingannya. Ya saya bilang, itu ranah penegak hukum. Tinggal tangkap terus interogasi apa susahnya. Itu ranah penegak hukum, bukan warga," jawab Samin.

2 tahun beroperasi

Aktivitas tambang yang ada di Desa Suko Mulyo sudah berlangsung sejak 2020 atau sudah dua tahun lamanya.

Samin mengaku sudah membuat laporan ke Polsek Sepaku, Polres PPU hingga Polda Kaltim, namun tetap tak ada penindakan.

Warga hanya pasrah menerima dampak debu dan jalan rusak.

"Kami jadi binggung kita ini mau lapor kemana lagi?" keluh Samin.

Sejak itulah, Samin tanpa henti melaporkan aktivitas penambangan ilegal di desanya ke level nasional.

Mulai dari Kepala Otorita IKN, Presiden, Polri, TNI hingga kementerian dan lembaga negara terkait.

Laporan Samin ke Kementerian LHK pernah ditindaklanjuti Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (BPPHLHK) Kalimantan seksi II, Juni 2021.

Ketika itu, tim BPPHLHK meninjau lokasi di Desa Suko Mulyo dan mendapati sejumlah alat berat sedang menggaruk lahan untuk mengambil batu bara ilegal.

Para penambang sempat berhenti operasi sesaat usai penindakan itu. Namun, tak lama berselang mereka datang beraktivitas.

"Jadi kucing-kucingan. Kalau saya lapor dan ditindaklanjuti mereka berhenti sementara, tapi kemudian berlanjut lagi, begitu terus," kata dia.

Samin menduga mustahil tambang ilegal bisa bertahun-tahun beroperasi tanpa campur tangan penegak hukum.

"Kalau enggak ada keterlibatan oknum penegak hukum, tambang ilegal ini pasti sudah selesai," katanya.

Hal serupa juga diyakini Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Mareta Sari.

Jatam Kaltim pernah melapor 11 kasus tambang ilegal ke polisi pada 2018 lalu, namun hanya dua laporan yang ditindaklanjuti.

Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo meminta bukti jika ada pihak-pihak yang menuding keterlibatan aparat polisi membekingi tambang ilegal.

"Harus dapat dibuktikan dulu dong," kata dia.

Yusuf mengeklaim tidak aparat di wilayah hukum Kaltim yang terlibat tambang ilegal.

"Insya Allah enggak ada. Kalau ada, ya pasti akan ditindak," kata dia.

Yusuf meminta jika masyarakat yang mendapati aparat polisi terlibat tambang ilegal atau melihat ada kegiatan penambang ilegal bisa langsung melapor melalui call center Kapolda Kaltim.

"Silakan saja dilaporkan ke situ. Langsung ditanggapi pak Kapolda, kok," pungkas Yusuf.