Ketua DPRD Solo Benarkah Gibran Tak Berkomunikasi soal Wacana Kenaikan PBB

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut tidak berkoordinasi atau berkomunikasi soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 dengan DPRD Solo.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo Budi Prasetyo.

Gibran belakangan akhirnya menunda kebijakan untuk menaikan PBB Solo.

"Kemarin itu kan memang berkaitan dengan kebijakan baru, yang memang belum pernah itu terwacanakan di DPRD itu yang berkaitan kenaikan PBB, itu memang belum pernah tersampaikan di DPRD, maupun ke mitra kerjanya di komisi," kata Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi, pada Jumat (10/2/2023).

Budi mengatakan, secara prosedural, memang Pemerintah Kota (Pemkot) Solo punya hak untuk memutuskan soal kebijakan kenaikan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) dan PBB.

Akan tetapi, Budi menyayangkan kebijakan tersebut tidak dikomunikasikan dengan DPRD.

"Soal kenaikan itu, saat Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) rapat kerja dengan Komisi 2 juga belum pernah menyampaikan kajian-kajian soal kenaikan. (Koordinasi) mestinya ada ya," ujar dia.

"Harapannya ke depan kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, yang memang berimplikasi ke masyarakat, seharusnya ada sosialisasi. Kalau kita lihat kemarin itu kan cukup tinggi," lanjut dia.

Dia yakin, jika sebelum diputuskan naik sudah ada sosialisasi atau kenaikannya tidak lebih dari tiga kali, dia percaya masyarakat akan mengerti.

"Itu lebih dari tiga kali kenaikannya (PBB). Kalau secara bertahap ada sosialisasi, saya kira enggak masalah juga, masyarakat sendiri juga mungkin itu, masyarakat juga tidak terkaget-kaget," ujar dia.

Sementara itu, untuk urusan lain, komunikasi Gibran dengan DPRD Solo sejauh ini berjalan baik.

"Sebenarnya kalau hal-hal yang kegiatan-kegiatan biasa, saya kira komunikasi kami cukup, cukup baik, tetapi ya seharusnya ditingkatkan, saya kira juga tidak masalah," ujar dia.

Sebelumnya, kurangnya komunikasi ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy.

Karena fraksi PDI-P secara gamblang tidak mengetahui adanya kenaikan PBB tersebut.

Bahkan, ia sempat mengundang semua anggota Fraksi PDI-P untuk membahas permasalahan yang akhirnya diundur karena menjadi polemik dan banjir protes.

"Saya undang di sini, karena orang menilai PDI-P punya 30 kursi dianggap tidak berdaya. Makanya saya ingatkan," kata Rudy.

"Jangan mempunggungi dan membelakangi rakyat. Pesan saya itu. Kedua, masa pandemi jangan memberikan beban rakyat dulu, percepatan boleh, tapi ya jangan naikan itu dulu cari potensi lain ada," ujar dia.