FX Rudy Kritik Keras Gibran Sempat Naikkan PBB: Tak Komunikasi dengan Partai

Sebelumnya, sejumlah warga Solo sempat mengeluh bahwa PBB naiknya ada yang mencapai 400 persen, dari semula sekitar Rp 450.000 menjadi hampir Rp 2 juta.

Saat dikonfirmasi awak media, Gibran mengakui bahwa dirinya menaikkan karena harus memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 800 miliar.

Setelah melakukan pertemuan dengan DPRD Solo, Gibran akhirnya menunda kenaikkan PBB, dengan warga yang sudah membayar bakal dikembalikan.

FX Rudy, sapaan akrabnya, menyebut keputusan putra sulung Presiden Joko Widodo itu tidak dikomunikasikan dengan partai.

"Tidak pernah dilakukan. Dengan partai, dengan legislatif tidak ada komunikasi," terangnya kepada TribunSolo.com ditemui di kediamannya Pucangsawit, Kota Solo, Kamis (9/2/2023).

Rudy yang juga Ketua DPC PDI-P itu menyatakan, sebagai petugas partai, Gibran harusnya merepresentasikan aspirasi dari partainya.

Jadi, ketika kebijakannya dianggap tidak berpihak rakyat, Rudy menjelaskan sudah tentu keberpihakan PDI-P juga dipertanyakan.

"Rakyat itu tahunya bahwa kebijakan pemerintah itu berasal dari kebijakan politik partai. Kebijakan politik partai dirumuskan dari rumusan anak ranting, ranting, PAC, DPC," jelasnya.

Menurut mantan wakil Jokowi kala memimpin Solo tersebut, kebijakan yang diputuskan kepala daerah merupakan hasil penjaringan dari partai.

"Setelah menjadi kebijakan, kita punya petugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita kirim ke sana menjadi kebijakan pemerintah. Dikira begitu ya repot, PDI-P hancur," ungkapnya.

Dia melanjutkan, Gibran dan bisa mencari potensi pendapatan lain untuk mengejar target PAD yang dibebankan.

"Jangan memunggungi rakyat itu pesan saya. Kedua habis masa pandemi jangan memberikan pada rakyat dulu. Percepatan boleh tapi ojo naikkan itu dulu," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy Kritik Keras Cara Gibran Bikin Kebijakan : Naikkan PBB Tak Komunikasi