Airlangga Benarkan Golkar dan PKB Akan Bertemu dalam Waktu Dekat

SOLO, KOMPAS.com - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membenarkan jika partainya akan melaksanakan pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pertemuan dua partai ini sebelumnya sempat disinggung oleh Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Cak Imin mengatakan pada akhir pekan depan, jajarannya akan bertemu pengurus dari partai berlogokan pohon beringin saat di di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (5/2/2023).

"(Pertemuan dengan PKB) Saksikan aja nanti ada pertemuan," kata Airlangga Hartarto setelah bertemu Gibran Rakabuming Raka, di Solo, Senin (6/2/2023).

Akan tetapi, disinggung soal bocoran isi pembicaraan, Ketua Umum Golkar itu tidak mau membeberkan lebih banyak. Hanya memberikan, bocoran waktu saja.

"Akan ada, dalam waktu dekat," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam menghadapi Pemilu Presiden 2024, Airlangga mengatakan saat ini masih proses pembahasan soal calon presiden yang akan diusung.

"(Nama calon) nanti kita bahas lanjut. (Waktu pengusung) nanti akan ada pembahasannya. Nanti," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, ada satu partai politik lagi yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Awiek, demikian ia akrab disapa, mengatakan bahwa parpol tersebut berpeluang besar bergabung dengan KIB.

Namun, ia belum mau menyebutkan parpol mana yang akan bergabung.

"Ada, tapi enggak perlu kami sebutkan dulu, sedang penjajakan dan kira-kira sudah 95 persen lah untuk bisa bergabung dengan kami," ujar Awiek di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2023).

Hal senada juga diungkap, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani angkat bicara soal partainya dan KIB yang membuka diri dengan partai lain.

"Apa arti dinamis? Artinya di koalisi itu bisa tetap, kemudian bertambah, bisa juga berubah. Dalam arti ada yang kemudian keluar dan masuk ke koalisi yang lain," ujar Arsul saat ditemui di Kantor DPP PPP, Minggu.

"Atau bahkan ada juga nanti koalisi yang bisa saja kemudian terhenti, karena misalnya tidak mencukupi untuk bisa mengusung pasangan calon (presiden), karena kurang dari 20 persen," kata Arsul.