DIY Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Ini Upaya Pemerintah DIY Atasi Kemiskinan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan, Pemerintah DIY sudah memiliki berbagai macam program untuk mengatasi kemiskinan.

Salah satunya pada sektor perikanan, Pemerintah DIY telah memberikan berbagai program untuk membantu nelayan seperti mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan basis digital.

"Di perikanan intervensi pembinaan kepada para nelayan. Kedua, kita kembangkan TPI berbasis digital supaya penawar harga bisa dari luar daerah dan bersaing harganya, tidak dikuasai tengkulak," kata Aji, Selasa (24/1/2023).

Menurut Aji, dengan mengembangkan TPI berbasis digital dapat menghindarkan monopoli harga yang dilakukan oleh tengkulak, apalagi jika nelayan mengalami panen besar, tengkulak akan seenaknya memberikan harga.

"Kalau di TPI hanya dikuasai tengkulak maka harganya menjadi sangat rendah. Apalagi pas panen besar tengkulak lebih sakenane (sekenanya) untuk membayar. Maka kita bantu dengan pemasaran digital," jelas dia.

Lanjut Aji, Dinas Perikanan juga melaksanakan pengembangan diversifikasi maupun pemasarannya untuk pengembangan ikan tawar. Seperti pembuatan kolam, pertanian disiapkan hingga diberi bibit.

Selain mengembangkan area perikanan untuk mengatasi kemiskinan, Pemerintah DIY juga melakukan program padat karya, seperti pembangunan pada Penerangan Jalan Umum (PJU) seperti pembangunan talud.

"Memberikan pekerjaan untuk mereka bisa menjadi penghasilan," katanya.

Namun, sambung Aji, masyarakat Yogyakarta memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain karena penghasilan yang didapat dari program padat karya ini belum tentu dibelanjakan untuk konsumsi.

"Tapi penghasilan mereka belum tentu dikonsumsikan karena mereka yang ikut padat karya sudah dikasih makan. Tidak usah belanja makan, yang di rumah panenannya dimakan sendiri," ujarnya.

Lanjut Aji, selain itu, Pemerintah DIY pernah memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat miskin sebesar Rp 1 juta, namun dari uang yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak semua dibelanjakan untuk konsumsi.

"DIY pernah membuat intervensi pada masyarakat. Tiap masyarakat miskin kita kasih Rp 1 juta. Tapi tidak ada perkembangan karena Rp 1 juta tidak dibelanjakan untuk permakanan dan non permakanan," kata dia.

Ia menambahkan uang yang didapat dari pemerintah tersebut lantas dibelikan seekor kambing oleh masyarakat miskin di DIY.

"Dibelikan kambing. Dibelikan kambing itu aset, aset tidak dihitung sama BPS. Itu katakter masyarakat," jelas dia.

Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertinggi di Pulau Jawa. Pemerintah DIY sebut kemiskinan rata-rata berada di kawasan selatan DIY.

Pemerintah DIY andalkan sektor wisata dan perikanan untuk mengatasi kemiskinan.

Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono menjelaskan dengan adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang sudah dibangun oleh pemerintah ini akan memudahkan akses wisatawan berkunjung ke area selatan DIY.

Menurut dia, sebelum dibangun JJLS, wisatawan yang berkunjung ke selatan DIY melalui Gunungkidul merasa tidak nyaman karena jalan yang dilalui macet.

Sambung Beny, dengan dibangunnya JJLS juga berarti membuka akses dan kesempatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) mengembangkan destinasi wisata.

"Kita kembangkan semua di selatan termasuk bantuan gubernur di Breksi, Mangunan macem-macem semuanya. Tinggal disusun master plan pembangunan di wilayah selatan," ucap dia.

Menurutnya master plan dibutuhkan agar satu daerah dengan daerah lain tidak saling berebut wisatawan, mengingat daerah selatan ini meliputi Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo.

"Kan tidak mungkin ada persaingan tidak sehat antara Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul, kan harus dibuat jejaring," ujarnya.