Dinas LHK: Selama 4 Tahun, 2 Juta Ton Sampah Tidak Terkelola di NTB

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB  Julmansyah, Rabu (11/1/2023)

"Selama 4 tahun progam Zero Waste NTB Gemilang ada sekitar 3,9 juta ton sampah di NTB. Hanya 1,9 juta ton yang terkelola atau tertangani di TPA. Jadi ada 2 juta ton di belum terkelola dengan baik," kata Julmansyah.

Julmansyah mengaku bahwa selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, Program Zero Waste belum mampu menangani persoalan sampah rumah tangga.

Untuk itu, program ini kini dikhususkan untuk penanganan sampah rumah tangga.

"Program Zero Waste tetap digalakan untuk penanganan sampah rumah tangga mengurangi jumlah sampah kita di NTB," kata Julmansyah.

Dalam rangka upaya mengurangi jumlah sampah di NTB, Pemprov saat ini sedang melakukan kajian bersama 10 kabupaten/kota di NTB untuk membuat regulasi pengurangan sampah di provinsi tersebut.

"Kemarin kita diskusi via Zoom dengan seluruh DLH kabupaten kota agar praktek kebijakan pengurangan sampah bisa segera kita buat," kata Julmansyah.

Dirinya mengakui, sampah yang tidak dikelola dengan baik itu rupanya mengalami kendala pada saat proses pilah sampah sebelum masuk ke TPA.

Menurutnya pemilahan sampah seharusnya dilakukan sebelum masuk ke TPA.

"Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat seperti ini, Zero Waste itu tetap kita butuhkan. Bayangkan jika tidak ada Program NTB Zero Waste. Bagaimana sampah kita?" ujarnya.

Direktur Utama Wahana Lingkungan Hidup Provinsi NTB Amry Nuryadin mengatakan, pengelolaan sampah di masing-masing tingkat desa dan kelurahan perlu ditingkatkan, sehingga sampah bisa dikelola dengan tidak dibuang sembarangan ke sungai atau tempat pekarangan yang ada di NTB.

"Kita tahu banyak sampah yang kita jumpai di sungai. Ini menandakan kita dalam darurat sampah. Jangan sampai ini berlarut-larut dibiarkan begitu saja," ujarnya.

Dia mencontohkan bahwa adanya pelebaran TPA Kebon Kongok di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat ini merupakan langkah konservatif dalam upaya mengurangi sampah di Lombok Barat dan Kota Mataram di Mataram.

"Kita tau sekarang ada perluasan TPA. Kalau pola tumpuk ini tidak mampu mengurangi sampah kita. Pemerintah juga harus bisa menekan sampah dari tingkat perusahaan produsen dan tingkat masyarakat," kata Amry.