Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Dilanjutkan, Sekitar 1.572 Warga Blora Terdampak

BLORA, KOMPAS.com - Sekitar 1.572 warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diperkirakan akan terdampak akibat pembangunan Bendung Gerak Karangnongko.

Sebanyak 1.572 jiwa tersebut terdiri dari 538 kepala keluarga (KK) yang tersebar di lima desa di Kecamatan Kradenan, yaitu Desa Mendenrejo sebanyak 22 KK atau 73 jiwa, Desa Ngrawoh sebanyak 146 KK atau 406 jiwa.

Kemudian, Desa Nginggil sebanyak 141 KK atau 391 jiwa, Desa Nglebak sebanyak 179 KK atau 554 jiwa dan Desa Megeri sebanyak 50 KK atau 148 jiwa.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Surat mengatakan, data tersebut masih dapat berubah-ubah sebelum ada penetapan perencanaan pengadaan tanah yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Untuk lebih detilnya nanti kalau kita sudah tahu proses data pembebasan lahannya," ucap Surat saat ditemui Kompas.com, di kantornya, Jumat (6/1/2023).

Berdasarkan data awal yang dimilikinya, terdapat sekitar 386,08 hektare yang terdampak dari pembangunan Bendung Gerak Karangnongko.

Data tersebut meliputi tanah masyarakat seluas 168,92 hektare.

Tanah kas desa seluas 2,96 hektare, tanah KHDTK (kawasan hutan dengan tujuan khusus) seluas 213,87 hektare dan tanah wakaf sekitar 0,32 hektare.

"Kayaknya ada perubahan dari luasan awal sampai luasan akhir," kata dia.

Meskipun pembangunan Bendung Gerak Karangnongko dilanjutkan, pihaknya berharap masyarakat yang terdampak juga akan merasakan manfaatnya ketika bendung tersebut selesai dibangun.

"Intinya kan agar masyarakat yang terdampak ini kalau memang proses pembangunan tetap berjalan tujuannya kan bagaimana nanti bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat, jadi masyarakat yang terdampak pun nanti akan diupayakan meminimalisir dampak sosial, semuanya nanti akan ada tahapan dan prosesnya," terang dia.

Sebelumnya diberitakan, rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang berlokasi di perbatasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur dipastikan tetap berjalan.

Berdasarkan perhitungan awal, untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 hektare.

Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 hektare wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta.

Bupati Blora, Arief Rohman yang sempat mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR mengatakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan di lokasi yang terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko itu.