Korupsi Jalan Nasional di Lampung Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar, 4 Tersangka Ditahan

Sebanyak empat tersangka ditahan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.

Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Arie Rachman Nafarin mengatakan proyek yang berjalan di tahun anggaran 2018 - 2019 itu bernilai Rp 147,5 miliar.

Arie mengatakan, proyek ini adalah pembangunan jalan nasional yang melintasi tiga kabupaten dan kota, yakni Jalan Ir Sutami dari Bandar Lampung - Tanjung Bintang (Lampung Selatan) - Sribawono (Lampung Timur).

"Penghitungan kerugian negara sudah selesai oleh BPK RI, total kerugian negara mencapai Rp 29,2 miliar dari nilai anggaran yang sebesar Rp 147,5 miliar," kata Arie di Mapolda Lampung, Kamis (29/12/2022).

Dari hasil penyidikan Ditkrimsus Polda Lampung, empat orang yang terlibat langsung dalam proyek jalan nasional ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Keempatnya yaitu BWU (Direktur PT Usaha Remaja Mandiri/PT URM), HW alias Engsit (Komisaris Utama PT URM), SHR dan RS (ASN pejabat pembuat komitmen).

"Modus korupsi oleh tersangka dari PT URM ini mengurangi volume pekerjaan dan material aspal yang dipakai tidak sesuai spek," kata Arie.

Kemudian peran SHR yang adalah PPK awal pengadaan yaitu membocorkan rincian harga perkiraan sendiri kepada PT URM. Sehingga penawaran PT URM mendekati sempurna.

Sedangkan RS yang menjadi PPK pengganti SHR menerima imbalan Rp 100 juta dan membiarkan pekerjaan tetap berjalan meski telah mengetahui PT URM mengurangi spesifikasi pengerjaan.

Arie menambahkan selain menahan keempat tersangka, pihaknya juga telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 17,29 miliar.

Uang belasan miliar tersebut merupakan uang yang disita dari rekening tersangka Engsit sebesar Rp 10 miliar, Rp 100 juta dari tersangka RS, Rp 6,9 miliar dari PT URM, dan Rp 257 juta temuan audit BPK RI.

Arie menambahkan pihaknya juga menyita barang bukti berupa dokumen kontrak dan dokumen lainnya berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Lalu ada juga CPU, flash disk, laptop, ponsel, dan uang tunai Rp 10 miliar.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan (P21) untuk segera disidangkan.

"Penyidikan perkara tersebut sejak Februari 2021, sudah P21 dan telah dilimpahkan ke kejaksaan," kata Pandra.