Cegah PMK, Produk Turunan Sapi, Babi, dan Kambing Dilarang Masuk NTT

Hal itu disampaikan Yulius, dalam rapat koordinasi (Rakor) pencegahan penyakit mulut dan kuku pada ternak di NTT di kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, Jumat (2/12/2022).

Rakor yang dipandu Yulius Umbu Hunggar menghadirkan ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) NTT Yohanes Simarmata, dan Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi NTT Melky Angsar dan juga para praktisi dokter hewan, PDHI dan unsur terkait lainnya.

Yulius menyebutkan, Provinsi NTT menjadi salah satu provinsi di Indonesia, yang masuk kategori zona hijau atau bebas penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan.

Untuk mempertahankan hal itu lanjut Yulius, dia dan jajarannya sangat ketat menutup masuknya produk kemasan turunan sapi, babi, dan kambing dari daerah lain.

"Produk yang diizinkan masuk hanya produk susu bubuk untuk Baduta dan Balita," ungkap Yulius.

Menurutnya, produk susu bubuk ini terpaksa diizinkan masuk guna mencegah stunting di wilayah NTT.

Sedangkan, produk makanan kemasan dari hewan seperti susu bagi orang dewasa dan es krim masih belum diizinkan masuk ke NTT walaupun mendapat protes dari kalangan pengusaha.

Namun demikian, Provinsi NTT tetap mengizinkan pengeluaran ternak ke provinsi lain selama provinsi penerima mengeluarkan rekomendasi.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk dari pengeluaran ternak ke luar NTT sebesar Rp 420 miliar," ungkapnya.

Satgas penanganan penyakit mulut dan kuku, juga mendapat protes dari pelaku usaha es krim, karena produk itu tidak diizinkan masuk ke wilayah NTT.

"Kantor karantina kerja luar biasa sehingga wilayah NTT tetap bebas penyakit mulut dan kuku," tandasnya.