Ganjar dan DPRD Teken KUA-PPS APBD 2023, Ini Pos Prioritas Penggunaan Anggarannya

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meneken nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPS) APBD TA 2023, Rabu (16/11/2022).

Kesepakatan dicapai usai menempuh negosiasi panjang antara eksekutif dan legislatif lantaran pertimbangan kondisi ekonomi yang masih dinamis.

“Dari dinamika yang ada kami mintakan kemarin kepada kawan-kawan baik di eksekutif maupun legislatif untuk yuk prioritas yang kira-kira belum bisa terkejar, kita kejar hari ini,” ujar Ganjar, Rabu.

Penandatanganan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna legislatif Jawa Tengah di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Nantinya KUA-PPS ini menjadi dasar Rancangan APBD TA 2023. Dijelaskan, kini tinggal pembahasan masing-masing item yang tidak memakan waktu lama.

Sesuai arahannya, dalam KUA-PPS ini disepakati alokasi anggaran diberikan kepada pos anggaran prioritas.

Seperti halnya pengadaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan antardaerah. Tak terkecuali soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sehingga anggaran-anggarannya bisa masuk pada prioritas itu dan bisa disepakati, ini penting,” ujar dia.

Mengingat masa jabatannya akan berakhir pada September 2023, ini menjadi tahun terakhir Ganjar perpartisipasi merancang APBD Pemprov Jateng.

Selama menjabat, Ganjar mengawal prinsip good governance dan menjaga integritas demi memberi manfaat untuk warga Jateng.

Itu telah diterapkannya hingga tercapai kesepakatan KUA-PPS APBD TA 2023 tersebut.

Disebutkan penandatanganan KUA-PPS ini berjalan sesuai jadwal. Ia yakin setelah ini, pembahasan RAPBD akan berjalan lancar dan selesai pada waktunya.

“Alhamdulillah sih sampai hari ini masih (sesuai jadwal), kan nanti sampai akhir November. Makanya kalau hari ini pokok-pokok besar sudah bisa deal insya Allah teknisnya enggak akan sulit,” terang dia.

Pimpinan Sidang, Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengapresiasi seluruh anggota dan staff yang terlibat pada tercapainya kesepakatan KUA-PPS ini.

Sukirman menuturkan intrik yang muncul merupakan bagian dari proses politik.

“Proses politik memang tidak ada yang memuaskan seluruh pihak, tetapi itu adalah komitmen dan konsistensi kami untuk menjalankannya,” pungkas politisi PKB itu.