Wapres Sebut Pemerintah Sedang Kaji Penetapan KLB Gagal Ginjal Akut

"Kita ada aturannya (menetapkan KLB), ada kriterianya. Saya kira usulan itu (penetapan KLB) akan direspon oleh pemerintah dan sekarang sedang dikaji, apakah bisa memenuhi syarat standar bahwa ini darurat KLB atau ini baru semacam kejadian biasa," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di Ponpes An Nawawi, Serang. Jumat (28/10/2022).

Ma'ruf menyatakan, pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan termasuk para ahli epidemiologi hingga Ombudsman terkait penetapan status KLB gagal ginjal akut.

"Kita biasanya kalau sudah darurat kita akan bilang darurat tetapi yang pasti pemerintah indonesia menyiapkan antisiapasi pencegahan kemudian juga pengobatannya pada mereka (pasien)," ujar Ma'ruf.

Bahkan, kata Ma'ruf, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar penanganan dan pelayanan kepada pasien gagal ginjal diberikan diprioritaskan dan gratis.

Kemudian, peredaran obat- obat yang diidentifikasi menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal pada anak itu sudah dilarang.

Termasuk mengkaji apakah ada unsur pidana penyebaran obat-obat tersebut

"Apakah juga sedang dikaji unsur pidananya atau tidak dan kalau ada temtu akan ditetapkan. Termasuk apakah ini sudah bisa ditetapkan KLB atau tidak kita tunggu saja," tandasnya.

Sebelumnya, Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyebutkan, kasus gangguan ginjal akut misterius sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sangat, (terpenuhi), ya. Jadi, kalau kita lihat di Permenkes, penetapan KLB itu terpenuhi semua," kata Dicky Budiman dalam diskusi daring, Sabtu (22/10/2022).

Dicky mengungkapkan, ada beberapa alasan yang membuat kasus ini sudah memenuhi kategori KLB.

Syarat pertama, cepatnya kasus merebak dengan tingginya angka kematian (fatality rate).

Sejak merebak pada Agustus 2022, sudah ada 255 kasus di 26 provinsi, dengan jumlah anak-anak yang meninggal mencapai 143 orang atau 55 persen dari total kasus.