Operasi Madago Raya Dilanjutkan meski DPO Teroris MIT Poso Tewas, Berbagai Kalangan Menolak

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Didik Supranoto, dengan tewasnya Askar, operasi Madago tetap berjalan dengan prioritas yang berbeda.

"Sekarang lebih mengedepankan giat preventif/deradikalisasi, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah menerima ajakan untuk melakukan sesuatu yg bersifat radikal dan intoleran, dengan mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat atau binmas, " katanya, lewat pesan WhatsApp.

Namun begitu, sejumlah kalangan tidak setuju operasi ini dilanjutkan. Adriani Badrah, Direktur Eksekutif Celebes Institute meminta tidak melanjutkan atau memperpanjang lagi operasi Madago Raya atau pun adanya operasi operasi khusus entah apapun namanya tidak perlu lagi di Poso.

"Kalau bicara soal penanggulangan atau pencegahan kenapa tidak mengimplementasikan keputusan presiden No. 7 tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024," kata Adriani, dihubungi KOMPAS.com, Selasa (4/10/2022).

Menurut Adriani, peran pentingnya adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta kementrian yang berkompeten.

Soal operasi di Poso, Celebes Institute mengapresiasi. Karena dibentuknya operasi di Poso itu adalah untuk penegakan hukum bagi para DPO.

"Nah, ini sudah selesai penegakan hukumnya, artinya tidak ada alasan lagi untuk diperpanjang, " katanya.

Adhi, begitu ia disapa, menurutnya bagaimana mau bangun framing kalau Poso itu identik dengan kota wisata atau kabupaten wisata jika masih ada operasi di sana. "Ini sangat kontradiktif," tegasnya.

Celebes Institute berdiri pada 2011. Pendiriannya diprakarsai oleh sosiolog George Junus Aditjondro, penulis buku “Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century”.

Penolakan atas lanjutan operasi keamanan di Poso juga di suarakan oleh Merlian Gogali atau Lian Gogali, aktivis perempuan dan perdamaian serta pendiri Sekolah Perempuan dan Institut Mosintuwu untuk perempuan lintas agama di Kabupaten Poso.

Sejak awal dirinya tidak setuju dengan perpanjangan operasi keamanan di Poso. Operasi ini telah banyak kritik dari masyarakat sipil tentang pelaksanaan operasi keamanan.

Seperti kurangnya pelibatan masyarakat atau tidak memberikan rasa aman pada masyarakat. Termasuk kasus salah tembak dari warga sipil.

"Operasi keamanan selama ini tidak terbukti bisa menghentikan penyebaran paham atau ideologi seperti MIT. Karena itu yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah pelibatan tokoh-tokoh agama lokal untuk turun langsung kepada masyarakat, " kata Lian.

Untuk itu perlu terus menerus menguatkan dialog, perjumpaan-perjumpaan lintas agama. Pemerintah perlu terus melakukan dialog dengan semua kelompok masyarakat berbagai agama.

Masyarakat sendiri harus lebih kritis menerima informasi dari manapun dan oleh siapapun yang kini banyak disebar di berbagai media/platform. Karena itu peran masyarakat sipil bisa mendorong literasi digital untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama dan toleransi.

"Untuk itu operasi dalam bentuk gelaran pasukan tentu tidak diperlukan lagi di Poso, " ujarnya.

Penolakan perpanjangan operasi di Poso juga datang dari Ketua Himpunan Pramuwisata Kabupaten Poso, Christanto Todongi. Menurutnya dengan dilanjutkan atau diperpanjang operasi bersenjata di Poso sangat memengaruhi minat kedatangan wisatawan.

"Saya sebagai Ketua Pemandu Wisata Sulteng dari Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Kabupaten Poso dengan tegas menolak dilanjutkannya operasi bersenjata di Poso.

Sudah saatnya Poso steril dari bayang-bayang teroris dan operasi Satgas Madago Raya, " katanya.

Menurutnya selama ini sebagai pemandu wisata hanya menjadi penonton dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika pemerintah luar negeri membekukan warganya untuk datang ke Indonesia yang salah satunya disebabkan adanya operasi bersenjata di Poso.