Kendalikan Inflasi Imbas BBM Naik, Pemprov Bengkulu Kaji Subsidi Nelayan hingga Ojek Online

BENGKULU, KOMPAS.com - Pemprov Bengkulu merencanakan pemberian subsidi biaya transportasi, subsidi BBM untuk nelayan, dan ojek online sebagai dampak naiknya harga BBM.

Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam rapat secara daring bersama Presiden Joko Widodo, Senin (12/9/2022).

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya mengendalikan inflasi daerah akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat yang sudah mulai berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok.

Walaupun, angka inflasi di Bengkulu masih relatif terkendali pada angka 5,6 persen, di bawah angka inflasi nasional.

"Jadi sesuai dengan arahan Pak Presiden, pertama dari sisi inflasi di Bengkulu relatif terkendali. Namun kita ada beberapa kebijakan untuk mengendalikan inflasi," ujar Gubernur Rohidin dalam rilisnya diterima kompas.com, Selasa (13/9/2022).

"Pertama terkait harga kebutuhan pokok yang harganya relatif tinggi, dengan penggunaan dana BPT, kemudian 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," beber dia. 

Rohidin mengungkapkan, terkait mekanisme penyaluran dan payung hukum penggunaan DAU dan DBH tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan kajian. 

"Jadi nanti kita bisa berikan subsidi biaya transportasi, subsidi untuk BBM nelayan, termasuk subsidi ongkos ojek online dan sebagainya," tutup Gubernur Bengkulu ke-10 ini.

Dalam arahannya secara virtual, Presiden Jokowi menegaskan, krisis keuangan dan krisis energi terjadi di negara-negara seluruh dunia.

Begitu pun Indonesia, ikut terdampak krisis tersebut, sehingga penyesuaian tarif BBM bersubsidi diterbitkan.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta para gubernur, bupati, dan wali kota, bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat menangani Covid-19.

"Saya meyakini jika kita bisa bekerja sama, maka inflasi bisa kita kendalikan di bawah angka 5 persen, dengan catatan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan dan Kemendagri bahwa dana alokasi Umum dan dana bagi hasil 2 persen bisa digunakan untuk subsidi menangani kendala atas penyesuaian harga BBM bersubsidi," tutur Jokowi.

Keluhan Nelayan

Imbas kenaikan harga BBM diakui memberatkan kehidupan nelayan. Harga BBM terutama Pertalite membuat ratusan nelayan pinggir dan pancing tuna di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu memeras otak karena operasional semakin bertambah.

Sejumlah nelayan mengatakan sehari mereka harus mendapatkan uang Rp 1,5 juta kalau dapur mau ngebul.

"Biaya operasional semakin membengkak, karena selama ini biaya kebutuhan BBM berkisar Rp 600 ribu, sekarang biaya tersebut tidak cukup karena Pertalite naik," ucap Agus, seorang nelayan di Desa Linau, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, saat diwawancarai, Senin (5/9/2022). 

Kebutuhan BBM  nelayan ini sangat bergantung pada warung. Saat hasil tangkapan nelayan tidak ada, nelayan masih bisa ngutang di warung.

Artinya, harga di warung akan lebih meningkat dibanding harga di SPBU.

"Sekarang ini kalau nelayan rumpon menghasilkan Rp 1 juta per hari itu hanya cukup buat kebutuhan operasional untuk BBM dan kebutuhan alat pancing lainnya. Sangat terasa naiknya harga BBM," ungkap Agus.