Di Perbatasan RI–Malaysia, BLT BBM Subsidi Disalurkan untuk 11.132 Penerima

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Nunukan, Kalimantan Utara, bakal mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan BBM Subsidi, untuk 11.132 keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepala Dinas Sosial Nunukan Faridah Aryani mengatakan, data tersebut diambil dari data nasional penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

‘’Jadi para calon penerima BLT BBM subsidi ini adalah mereka yang hanya terdata sebagai penerima PKH, atau hanya sebagai penerima BPNT. Bukan terdata sebagai penerima kedua bantuan tersebut,’’ujarnya,Rabu (7/9/2022).

Bantuan tersebut rencananya akan dialokasikan pada pertengahan bulan atau akhir September 2022 untuk tahap pertama.

Sementara untuk tahap dua diagendakan disalurkan pada awal Desember 2022.

‘’Waktu pastinya masih menunggu petunjuk teknis dan pemberitahuan pemerintah pusat,’’jelas Faridah.

Para KPM masing-masing akan dikirimi surat undangan.

Atas dasar surat undangan tersebut, para KPM bisa mengambilnya di kantor pos terdekat.

Adapun nominal BLT BBM subsidi adalah Rp 600.000 yang disalurkan dalam dua tahap selama 4 bulan.

‘’Satu bulannya, KPM menerima Rp 150.000. tapi itu dicairkan per dua bulan. Sehingga tahap pertama mereka akan mendapat bantuan Rp.300.000. demikian juga tahap kedua nanti,’’jelasnya.

Kabar gembira untuk warga Nunukan, pencairan BLT BBM subsidi tahap pertama akan berbarengan dengan bantuan BPNT sebesar Rp 200.000.

Sehingga, pada pencairan tahap pertama, BLT yang diterima sebesar Rp 500.000 dengan rincian, bantuan BLT BBM Rp 300.000 ditambah BPNT Rp 200.000.

‘’Itu untuk tahap pertama yang sifatnya kebetulan berbarengan waktunya dengan pencairan BPNT. Tahap kedua kita tidak bisa pastikan apakah pencairannya bersamaan atau tidak," tambahnya.

‘’Hanya saja, berapa besaran bantuan yang akan diterima dan untuk berapa KPM masih dirapatkan,’’kata Faridah.

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan bantalan sosial dengan total nilai anggaran sebesar Rp 24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

BLT BBM ditujukan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 600.000, yang dicairkan dalam dua tahap.

BLT BBM hanya ditujukan kepada masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP, dan bukan termasuk anggota PNS, Polri, dan TNI.