Ramai Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Wapres Ma’ruf Amin: Itu Bagian Demokrasi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah membuat seluruh mahasiswa dan kalangan buruh melakukan aksi demo.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah tak melarang masyarakat melakukan aksi demo penolakan kenaikan BBM. Hanya saja, ia meminta agar aspirasi itu disalurkan tanpa melakukan kekerasan.

“Saya kira paham di negara demokrasi aspirasi itu kan boleh disalurkan, karena itu demo tentu bagian dari demokrasi. Tapi yang kita harapkan tidak anarkis tidak menimbulkan kegaduhan disampaikan secara wajar saja,” kata Ma'ruf Amin saat kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2022).

Ma'ruf menjelaskan, aksi demo yang dilakukan hampir di seluruh provinsi itu sebetulnya telah ditanggapi pemerintah. Sehingga, ia meminta agar aspirasi disalurkan tanpa melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan kerugian di seluruh pihak.

“Pemerintah memberikan kesempatan dalam aturan yang ada dan kita sepakati,” beber dia.

Menurut Ma'ruf kenaikan harga BBM dikarenakan pemberian subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.

Karena itu, penataan pemberian subsidi harus diatur kembali agar dapat benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima.

“Bahwa yang selama ini terjadi itu (subsidi) tidak tepat sasaran karena itu, maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa kiai itu namanya, memberikan hak kepada orang yang berhak. Karena selama ini tidak sampai, maka itu (subsidi) diambil,” beber Ma'ruf Amin. 

Dampak kenaikan harga BBM sendiri, menurut Ma'ruf, bukan hanya terjadi di Indonesia. Hal itu disebabkan karena kondisi global yang kini sedang mengalami krisis energi.

“Ini berdampak seluruh dunia bukan hanya Indonesia, dampak kenaikan pasti akan ada. Apakah itu berpengaruh pada kemiskinan ekstrim? Karena kita sudah memberikan bantalannya melalui bansos ini kita harapkan tidak terlalu pengaruh, tapi kita akan terus mengamati, pemerintah terus akan memantau untuk menjaga,” jelasnya.