Harga BBM Naik, Pemprov Banten Siapkan Bansos Rp 16,4 Miliar untuk Sopir hingga Nelayan

SERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,4 miliar untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Anggaran disiapkan dua persen DTU (Dana Transfer Umum) dari Dana Alokasi Khsusu (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk perlindungan sosial dampak kenaikan BBM sekitar Rp 16,4 miliar lebih," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (6/9/2022).

Rina menjelaskan, bantuan sosial tersebut akan secepatnya disalurkan. Namun penyalurannya masih menunggu aspek hukum dan petunjuk teknis.

"Secepatnya (disalurkan), lagi disiapkan regulasi dan adminsitrasinya," ujar Rina.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menambahkan, sesuai dengan regulasi yang ada, Pemprov akan mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT).

Penyalurannya kepada sopir angkot, tukang ojek, nelayan, dan masyarakat terdampak lainnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Bentuknya nanti BLT (banguan langsung tunai), karena BLT menjawab berbagai variasi dari masyarakat,” kata Al Muktabar melalui keterangannya.

Mantan Sekda Banten itu mengaku akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk bersama-sama mendata penerima bansos.

“Kita akan langsung mem-breakdown arahan itu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Siapa berbuat apa, termasuk ke kabupaten dan kota,” ujar dia