Sigap Atasi Inflasi di Riau, Gubernur Syamsuar Gencarkan Operasi Pasar

KOMPAS.com - Provinsi Riau masuk dalam lima daerah di Indonesia dengan angka inflasi tertinggi, yaitu sebesar 7,04 persen.

Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara virtual.

Dengan adanya kenaikan tersebut, Presiden Jokowi berharap agar inflasi di daerah bisa ditekan hingga di bawah 5 persen.

Menanggapi harapan Jokowi, Gubernur Riau Syamsuar berupaya mengambil langkah cepat dan terukur dalam menurunkan inflasi di wilayahnya dengan mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Wakil Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.

"Langkah pertama atau langkah cepat yang perlu dilakukan adalah operasi pasar. Ini tidak bisa ditunda," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (18/8/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan Syamsuar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait Kerawanan Energi dan Kerawanan Pangan, di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis.

Menurut orang nomor satu di Bumi Melayu itu, operasi pasar harus digelar secara rutin sampai harga-harga di pasar mulai stabil.

Operasi pasar, kata Syamsuar, diprioritaskan di tiga wilayah, yakni Kota Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

"Untuk setiap daerah jangan hanya buat satu titik. Bisa saja satu daerah buat hingga lima titik, seperti di Kota Pekanbaru dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru," jelasnya.

Operasi pasar tersebut, kata Syamsuar, harus dilakukan dengan maksimal karena Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau akan melakukan evaluasi setiap bulan. Utamanya di tiga wilayah prioritas.

Ia menyebutkan, hasil dari data BPS nantinya yang akan menentukan naik atau turun suatu inflasi di daerah tersebut.

“Dari kerja BPS itu nanti juga akan ketahuan kinerja kami yang sekarang ini," imbuh Syamsuar.

Untuk mendapatkan hasil maksimal, lanjut dia, diperlukan penanganan gerak cepat terhadap pelaksanaan operasi pasar.

Oleh karenanya, Syamsuar berharap, Disperindagkop Riau bisa bekerja sama dengan OPD terkait untuk segera menggelar pasar murah agar inflasi di daerah dapat diturunkan.

"Dari Kepala Disperindagkop Riau, Pak Taufiq bersama dinas lain tolong bantu ini. Termasuk dinas pertanian atau peternakan yang berkaitan dengan telur, daging, atau ikan," ujarnya.

Penanganan jangka panjang inflasi di Riau

Pada kesempatan tersebut, Syamsuar mengatakan, pihaknya juga memiliki beberapa program untuk penanganan jangka panjang terkait infilasi di Riau.

Pertama, kata dia, dengan melakukan penanaman pangan. Utamanya penanaman cabai, baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Riau atau menggunakan tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Kedua, Pemprov Riau juga akan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Utamanya, menggerakan BUMDes yang maju di Riau untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian pangan.

"Kami harapkan ini bukan hanya di satu desa saja yang ikut menanam cabai, tetapi juga seluruh desa ikut serta menanam, dengan memanfaatkan lahan yang ada," ujar Syamsuar.

Ia meyakini, penanganan inflasi dapat dilakukan melalui operasi pasar ataupun gerak yang membutuhkan waktu seperti melakukan penanaman cabai.

"Nanti kami akan pantau untuk ditindaklanjuti. Kami perlu melakukan upaya percepatan untuk menurunkan inflasi ini," ujar Syamsuar.

Untuk diketahui, kenaikan Inflasi di Riau salah satunya akibat melambungnya harga cabai di pasaran hingga mencapai Rp 60.000 per kilogram (kg).

Padahal, harga cabai di pasaran sebelumnya hanya berkisar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per kg.