Mako Polair Nunukan Didatangi Puluhan Motoris Speed Boat, Pertanyakan Masifnya Pemeriksaan Tengah Laut

Mereka mempertanyakan masifnya pemeriksaan penumpang di tengah laut, yang dianggap merugikan para motoris.

Pasalnya, ketika Polair mendapatkan penumpang dengan KTP di luar Nunukan, speed boat beserta motoris akan dibawa ke Mako Polair untuk menjalani serangkaian pemeriksaan.

"Kami ini manalah mungkin bertanya satu per satu ke penumpang, bapak orang mana, ibu orang mana. Kami kan dibayar untuk antar mereka menyeberang. Itu juga di wilayah perairan Indonesia, mengapa seakan akan dibuat macam di Malaysia, ada pemeriksaan KTP luar daerah, baru dibawa untuk diperiksa," keluh Beny, salah seorang motoris speed boat saat ditemui Kompas.com di sela aksi mereka.

Para motoris, saat ini berlayar dengan penuh kecemasan dan ketakutan karena dihadapkan pada masifnya pemeriksaan oleh aparat di tengah laut.

Mereka merasa menjadi pesakitan karena dituduh memfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal. Dan sering dikejar-kejar aparat.

"Kami mengantar penumpang bukan ilegal. Ada cap dari Dinas Perhubungan, ada struk pajak, dan manifest," imbuhnya.

Pelayaran yang dilakukan, juga sebatas rute Nunukan–Sebatik, dan sesekali ke perairan Sei Ular Kecamatan Seimanggaris.

"Kenapa kami merasa ini Malaysia. saat penumpang diperiksa, dan KTP mereka dari Sulawesi, selalu dibawa ke kantor Polair. Kerjaan kami terkendala semua, orderan tidak terangkut," keluh Beny.

Motoris speed lain, Udin, juga memprotes perlakuan Polair yang kerap membawa speed boat dan menginterogasi motoris saat membawa penumpang dengan KTP luar Pulau Nunukan, khususnya dari Sulawesi.

"Kita bekerja tergantung banyaknya penumpang. Banyak teman-teman kejar target untuk setoran cicilan Bank, bayar kredit speed boat. Anak istri menunggu di rumah. Kalau selalu diperlakukan begini, bagaimana tanggungan kami?" katanya.

Motoris Andika juga mengaku tidak berdaya dengan perlakuan yang diterima teman-teman motorisnya.

Seharusnya, aparat melakukan pencegahan di dermaga sebelum keberangkatan penumpang.

Data identitas penumpang diperiksa, termasuk tujuannya. Apakah benar hendak menyeberang ke Malaysia, atau kemana tujuan mereka sebenarnya.

"Selama ini, yang kami layani adalah rute Nunukan, Sebatik, dan terkadang carter ke Sei Ular. Itu wilayah Indonesia. Kami sering dikejar-kejar dan ada penindakan di tengah laut. Itu yang kami pertanyakan," keluhnya.

Ia melanjutkan, seandainya ada penangkapan, seharusnya yang ditangkap adalah pengurus PMI, bukan motoris.

"Apalagi menjadikan kapal cepat, sebagai barang bukti. Itu saja yang kami pakai mencari nafkah. Kita tahunya dibayar, angkut penumpang. Salahnya di mana?" kata dia.

Akibat aksi ini, rute Sebatik–Nunukan sempat mandek. Motoris menolak melakukan pelayanan jasa penyeberangan, sebelum mendapat kejelasan dari Polair Nunukan.

"Ada sekitar 42 speed boat di Dermaga Bambangan Sebatik dan belasan speed di dermaga Aji Putri Nunukan yang mogok. Kita akan jalan setelah mendapat jawaban," tegas Andika.

Menjawab persoalan tersebut, Kasat Pol Air Nunukan, Iptu. Mario Pangihutan Sirait, mengatakan, persoalan tersebut, lebih pada miss persepsi para motoris.

"Sebenarnya bukan demo, tapi koordinasi saja. Mereka menumpahkan unek-unek mereka yang merasa terepoti atau ada biaya operasional lebih saat terjadi pemeriksaan penumpangnya," jelasnya.

Dari hasil mediasi, ada kesepakatan bahwa ketika terjadi pencegatan kapal, pemeriksaan akan dilakukan di Pos Polisi terdekat.

Polisi juga tidak akan membebani speed boat untuk mengangkut penumpangnya ke Pos Polisi.

"Akan ada evaluasi dalam hal pemeriksaan CPMI ilegal. Masalah speed boat, kita juga tidak akan ambil speednya," tegasnya.

Mario menegaskan, pemeriksaan terhadap CPMI ilegal menjadi sebuah hal yang harus dilakukan.

Upaya tersebut, menjadi pencegahan dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi yang selama ini menghantui PMI illegal di Malaysia.

"Miss persepsi saja sebenarnya. Kita sudah jelaskan semua pada mereka, dan saat ini speed boat sudah berjalan normal," kata Mario.