Soal Demo Tolak Kenaikan Tiket di Labuan Bajo, DPD RI Minta Polisi Tak Lakukan Tindakan Represif

Hal itu diungkapkan Angelo menanggapi dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat aksi unjuk rasa di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Senin (1/8/2022).

"Aparat keamanan tidak boleh melakukan tindakan represif, sebab unjuk rasa dilindungi Undang-Undang," ujar Angelo keterangannya, Selasa (2/8/2022).

Senator kelahiran Kabupaten Ende ini menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pelaku pariwisata yang berunjuk rasa secara damai.

Ia pun meminta pemerintah untuk menaikkan harga tiket sewajarnya dan harus melakukan sosialisasi secara masif.

Hal itu, lanjutnya, penting dilakukan agar ada persamaan persepsi tentang biaya konservasi sebagaimana yang didengungkan Pemerintah Provinsi NTT di balik kenaikan tarif ke TNK.

Selain itu, Angelo meminta PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT tidak hanya berurusan dengan tarif tiket TN Komodo.

"Urusan pariwisata ini tidak boleh satu pintu begitu," ujarnya.

Menurutnya, perusahaan tersebut juga harus bergerak di bidang supply chain atau rantai pasok hasil petani di Pulau Flores dan menghubungkan petani dengan pasar pariwisata Labuan Bajo.

Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan petani di Pulau Flores.

"Karena saya melihat banyak kebutuhan pariwisata Labuan Bajo dipasok dari luar. Seharusnya PT. Flobamor bermain juga sebagai supplier hasil produksi petani ke pasar pariwisata," katanya.

Sebelumnya, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Felli Hermanto mengungkapkan, ada tiga orang pelaku pariwisata diamankan di Polres Manggarai Barat saat demonstrasi penolakan kenaikan tiket di kawasan TN Komodo, Senin (1/8/2022) siang.

Ketiganya diamankan karena hendak memasuki salah satu area vital yakni Bandara Internasional Komodo.

"Mereka diamankan dan diambil keterangan," ujar Felli kepada awak media di Markas Polres Manggarai Barat, Senin sore.

Pihaknya, kata Felli, berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Manggarai Barat.

Terkait tindakan yang dilakukan, kata dia, hal tersebut merupakan bentuk sikap tegas aparat terhadap upaya gangguan Kamtibmas.

"Penekanan saya pada pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, bahwa kita ingin mengamankan masyarakat kita sendiri. Namun jika perlu tindakan upaya paksa dalam hal ini, kami bertindak tegas. Nah, kemungkinan di lapangan, bahwa kita tidak tahu, para pihak ini melakukan perlawanan dan sebagainya," ujarnya.